Pemprov Papua Selatan Belum Menjawab Hak OAP Sepenuhnya. Begini Kata MRPS
BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan menilai belum optimalnya keberpihakan pembangunan terhadap Orang Asli Papua (OAP). Pemerintah daerah juga dinilai perlu memperkuat pelibatan MRP sebagai mitra strategis dalam merumuskan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Kritik tersebut disampaikan Ketua MRP Provinsi Papua Selatan, Damianus Katayu, dalam refleksi Hari Jadi ke-3 MRP Papua Selatan yang diperingati di Merauke, Jumat (6/11/2026).
Damianus menegaskan, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius pemerintah. Mulai dari keterbatasan akses infrastruktur jalan, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat adat.
Menurutnya, pembentukan Provinsi Papua Selatan dan dukungan anggaran otonomi khusus (Otsus) seharusnya mampu menghadirkan perubahan nyata bagi kehidupan Orang Asli Papua, termasuk masyarakat yang berada di wilayah pedalaman dan kampung-kampung terpencil.
“Kalau kita berbicara tentang pembangunan Papua Selatan, pertanyaannya adalah apakah Orang Asli Papua sudah benar-benar merasakan perubahan? Kita masih melihat masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses jalan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi,” tegas Damianus.
Ia menilai, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur melalui besarnya anggaran yang dialokasikan maupun banyaknya program pemerintah yang dilaksanakan. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat secara langsung.
Salah satu persoalan yang disorot adalah keterbatasan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah pedalaman. Damianus bahkan menyinggung kondisi masyarakat di sejumlah wilayah pelosok yang masih menghadapi kesulitan akibat akses transportasi yang belum memadai.
Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari, termasuk akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi.
Selain infrastruktur, persoalan pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian MRP. Damianus mengaku masih menerima keluhan masyarakat mengenai kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Keterbatasan fasilitas dan akses pelayanan kesehatan juga dinilai membutuhkan intervensi pemerintah secara serius.
Ia mempertanyakan bagaimana masyarakat dapat memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak apabila fasilitas dasar serta aksesibilitas di wilayah tempat tinggal mereka belum terpenuhi.
Tidak hanya menyoroti hasil pembangunan, Damianus juga mengkritik pola hubungan kelembagaan antara MRP dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Menurutnya, MRP belum sepenuhnya ditempatkan dan dilibatkan sebagai mitra strategis pemerintah daerah, khususnya dalam pembahasan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat adat dan pelaksanaan kekhususan Papua.
Padahal, MRP memiliki mandat representasi kultural yang sangat penting dalam menyuarakan aspirasi, melindungi hak-hak masyarakat adat, serta memastikan kebijakan pemerintah memperhatikan kepentingan Orang Asli Papua.
“Selama tiga tahun perjalanan ini, kami mencatat bahwa MRP belum sepenuhnya dipanggil dan dilibatkan sebagai mitra strategis pemerintah. Padahal, ketika berbicara tentang relasi Papua dan kebijakan khusus bagi masyarakat Papua, MRP harus menjadi bagian penting dalam proses tersebut,” ungkapnya.
Damianus menilai, pelibatan MRP tidak seharusnya hanya bersifat formalitas atau dilakukan ketika pemerintah membutuhkan pertimbangan kelembagaan. Sebaliknya, MRP perlu diberikan ruang yang proporsional dalam proses perencanaan, pembahasan, hingga evaluasi kebijakan pembangunan yang menyangkut hak-hak masyarakat adat.
Dengan demikian, aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui berbagai forum dapat menjadi pertimbangan penting sebelum pemerintah menetapkan kebijakan dan program pembangunan.
Damianus mengungkapkan, selama ini MRP telah berupaya memperjuangkan kepentingan masyarakat adat melalui berbagai forum, termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat.
Dalam forum-forum tersebut, MRP secara konsisten menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan masyarakat kepada pemerintah daerah melalui rekomendasi kelembagaan.
Namun, ia mengingatkan bahwa perjuangan aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti pada penyampaian rekomendasi semata. Pemerintah harus memiliki komitmen untuk menindaklanjuti setiap usulan berdasarkan kebutuhan dan tingkat urgensi persoalan di tengah masyarakat.
“Setiap Musrenbang dan kegiatan penjaringan aspirasi, MRP selalu menyuarakan kepentingan Orang Asli Papua. Kami menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat diperhatikan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana realisasi dari semua aspirasi tersebut?” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya menjadikan forum Musrenbang sebagai tahapan administratif perencanaan pembangunan, tetapi benar-benar memastikan aspirasi masyarakat adat masuk dalam prioritas program dan diwujudkan melalui kebijakan serta penganggaran yang konkret.
Penulis: Jamal Y.Bwariat










Tinggalkan Balasan