Menteri Bahlil Targetkan 10 Persen Saham Freeport untuk Papua Rampung Kuartal I 2026

BATASPAPUA.COM, JAKARTA — Pemerintah pusat mulai memfinalisasi kepemilikan 10 persen saham PT Freeport Indonesia untuk Papua. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pertemuannya dengan Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (22/1/2026), membahas langsung penyelesaian jatah saham yang selama ini menjadi hak Papua.

Bahlil menyebut proses penyerahan saham tersebut kini memasuki tahap akhir dan ditargetkan tuntas pada kuartal pertama 2026.

“Kemarin Gubernur Papua bertemu dengan saya. Selain sebagai gubernur, beliau juga Ketua DPD Golkar Papua. Kami membahas beberapa hal, termasuk persoalan saham Papua di Freeport sebesar 10 persen yang dalam waktu dekat akan segera kami selesaikan,” kata Bahlil usai rapat kerja dengan DPR di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Ia menegaskan optimisme pemerintah untuk menuntaskan proses tersebut. “Insya Allah selesai,” ujarnya.

Isu 10 persen saham Freeport kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menjamin Papua tetap memperoleh porsi kepemilikan tersebut. Dalam pengarahan kepada para kepala daerah se-Tanah Papua, Prabowo meminta agar pembagian saham dan dividen Freeport dibahas secara adil dan transparan, terutama di tengah rencana pemerintah menambah kepemilikan saham Freeport sebesar 12 persen.

Diketahui, pasca divestasi besar Freeport pada 2018, 10 persen saham dialokasikan kepada pemerintah daerah Papua. Namun, pemekaran wilayah Papua menjadi beberapa provinsi baru memunculkan dinamika baru terkait mekanisme kepemilikan dan pembagian manfaat ekonomi dari saham tersebut.

Ketua Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai, menyatakan pembahasan skema divestasi Freeport akan difasilitasi langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, sesuai arahan Presiden.

“Ada arahan dari Bapak Presiden untuk membahas skema divestasi Freeport, terutama 10 persen yang menjadi hak orang asli Papua. Ini akan dibicarakan bersama para gubernur di Tanah Papua dan masuk dalam kerangka anggaran,” ujar Velix usai menerima pengarahan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

Sementara itu, Gubernur Papua Mathius Fakhiri menegaskan hasil kepemilikan saham dan dividen Freeport tidak boleh dinikmati oleh satu provinsi atau wilayah tertentu saja. Menurutnya, seluruh provinsi hasil pemekaran di Tanah Papua harus merasakan manfaat dari sumber daya alam tersebut.

“Divestasi ini akan kami bicarakan secara internal. Kami sudah bersepakat bahwa apa yang dihasilkan Papua harus dinikmati oleh semua provinsi yang lahir di Papua,” kata Mathius.

Ia menambahkan, para gubernur akan segera merumuskan sikap bersama setelah kembali ke daerah, termasuk melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham terkait divestasi Papua.

“Ini akan kami tindak lanjuti sesegera mungkin, karena kami akan melakukan RUPS terkait divestasi Papua,” ujarnya.