Kabar Baik, Pemerintah Papua Akan Renovasi 2.100 Rumah untuk Tingkatkan Kualitas Hunian

BATASPAPUA.COM, JAKARTA – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua untuk mengakselerasi program bantuan perumahan bagi masyarakat melalui berbagai skema, mulai dari rumah subsidi, renovasi rumah tidak layak huni, hingga pembangunan rumah susun.

Hal tersebut disampaikan Fakhiri usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang digelar di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Rakor tersebut mempertemukan pemerintah daerah dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman guna menyinkronkan kebijakan, regulasi, dan mekanisme pendataan penerima manfaat program perumahan.

Menurut Fakhiri, sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi kunci agar pelaksanaan program di Papua dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Terkait pertemuan tadi, kami bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman membahas program bantuan rumah subsidi, renovasi rumah, serta pembangunan kawasan permukiman melalui skema KPR,” ujar Fakhiri.

Ia menjelaskan, basis data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi rujukan utama dalam memetakan kebutuhan riil masyarakat. Berdasarkan data tersebut, angka kebutuhan perumahan di Papua masih tergolong tinggi.

Namun demikian, Fakhiri menilai kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh karakteristik sosial dan budaya masyarakat Papua, di mana dalam satu rumah kerap dihuni oleh beberapa generasi sekaligus.

“Data BPS menunjukkan kebutuhan perumahan di Papua cukup besar. Namun kita juga memahami kondisi sosial-budaya masyarakat, yang dalam satu rumah bisa ditempati orang tua, anak, hingga cucu,” jelasnya.

Ia mengaku tidak terkejut dengan tingginya angka kebutuhan tersebut. Justru hal itu menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Papua untuk mempercepat realisasi program perumahan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2025, Pemprov Papua menargetkan penyaluran sekitar 14 ribu unit rumah melalui berbagai skema bantuan. Sementara pada tahap awal tahun 2026, pekerjaan fisik direncanakan mulai pada Maret dengan alokasi sekitar 2.100 unit bantuan renovasi rumah.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun lima unit rumah susun yang direncanakan berlokasi di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom. Pembangunan tersebut akan direalisasikan melalui kerja sama dengan balai perumahan guna memastikan kualitas dan ketepatan pelaksanaan.

Fakhiri menegaskan, percepatan pembangunan perumahan merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendukung program nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

“Harapan kami, melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kebutuhan dasar masyarakat, khususnya papan, dapat terpenuhi secara bertahap dan berkelanjutan,” tutupnya.