Demo Di Jayapura Hari Ini. Massa Minta PT.FreePort Indonesia Ditutup

BATASPAPUA.COM, JAYAPURA – Tekanan terhadap keberadaan industri tambang di Tanah Papua kembali menguat. Forum Independen Mahasiswa–West Papua (FIM-WP) menggelar aksi demonstrasi pada Selasa, 7 April 2026, di Kota Jayapura, dengan titik konsentrasi di Gapura Uncen Perumnas III dan Uncen Abepura, Papua.

Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Massa secara tegas menuntut penutupan PT Freeport Indonesia beserta seluruh perusahaan pertambangan yang beroperasi di Tanah Papua. Momentum aksi dikaitkan langsung dengan peringatan 59 tahun Kontrak Karya pertama PT Freeport Indonesia yang ditandatangani pada 7 April 1967.

Sejak awal aksi, massa menunjukkan sikap keras. Pamflet dan spanduk bertuliskan tuntutan penutupan Freeport dibentangkan, disertai orasi yang menyoroti dampak panjang aktivitas pertambangan di Papua.

“Tuntutan kami jelas, tutup PT Freeport dan seluruh perusahaan yang beroperasi di Tanah Papua,” tegas orator dalam aksi di kawasan Uncen Abepura.

FIM-WP juga menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari gerakan serentak di sejumlah kota di Tanah Papua, menandai eskalasi konsolidasi isu penolakan terhadap industri ekstraktif di wilayah tersebut.

Selain isu penutupan tambang, massa turut mengangkat tuntutan yang lebih luas, yakni pemberian hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua—sebuah isu sensitif yang kembali mencuat dalam ruang publik melalui aksi ini.

Di tengah menguatnya tuntutan, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, tampak hadir langsung memantau jalannya aksi. Kehadiran Komnas HAM menjadi penanda penting untuk memastikan situasi tetap terkendali serta hak menyampaikan pendapat tetap terjaga di tengah tensi yang meningkat.

Aparat keamanan terlihat bersiaga di sekitar lokasi guna mengantisipasi potensi gangguan. Hingga aksi berlangsung, situasi relatif terkendali meski tekanan dari massa aksi terpantau meningkat.

Aksi ini menegaskan bahwa isu Freeport dan eksploitasi sumber daya alam di Papua masih menjadi titik panas yang terus memicu gelombang protes, sekaligus memperlihatkan bahwa ruang-ruang publik di Papua tetap menjadi arena pertarungan aspirasi yang belum mereda. (*)