Banyak Investasi Masuk Papua Selatan, Damianus Ingatkan Pentingnya Perlindungan Hak Masyarakat Adat
BATASPAPUA.COM, BOVEN DIGOEL – Masuknya investasi dan kerja sama pembangunan di Papua Selatan harus berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat setempat. Majelis Rakyat Papua (MRP) memiliki kewenangan strategis untuk memastikan kepentingan orang asli Papua (OAP) tidak diabaikan dalam setiap kebijakan pembangunan.
Hal tersebut ditegaskan Ketua MRP Provinsi Papua Selatan, Damianus Katayu, saat menghadiri Musyawarah Besar (Mubes) Dewan Adat Suku Muyu-Katti di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, 24 Oktober 2026.
Damianus menjelaskan, keberadaan MRP dalam kerangka Otonomi Khusus (Otsus) Papua bukan sekadar kelembagaan formal, melainkan memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak orang asli Papua.
Salah satu kewenangan penting MRP, kata dia, adalah memberikan saran, pertimbangan, dan persetujuan terhadap rencana kerja sama pemerintah dengan pihak ketiga, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak OAP.
“MRP punya peran memberikan saran dan pertimbangan terkait kerja sama pemerintah dengan pihak-pihak lain, misalnya terkait investor. Peran MRP ada di situ,” ungkap Damianus.
Menurutnya, kewenangan tersebut perlu dipahami oleh masyarakat adat agar mereka mengetahui bahwa terdapat mekanisme kelembagaan yang dapat digunakan untuk memperjuangkan dan melindungi hak-hak mereka.
Ia menilai, masyarakat adat harus memahami posisi dan peran MRP dalam pelaksanaan Otsus, terutama ketika pemerintah menjalin kerja sama dengan investor yang berpotensi bersentuhan langsung dengan wilayah adat dan kehidupan masyarakat setempat.
Damianus juga mengingatkan bahwa Otsus Papua tidak boleh hanya dipahami dari sisi besaran dana yang dialokasikan pemerintah.
Lebih dari itu, Otsus memberikan sejumlah kewenangan khusus, termasuk penguatan kelembagaan yang bertujuan melindungi kepentingan orang asli Papua.
Dalam perubahan kedua Undang-Undang Otsus melalui UU Nomor 2 Tahun 2021, terdapat pengaturan mengenai penguatan kewenangan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan Otsus Papua.
Karena itu, ia berharap masyarakat adat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi memahami hak, kewenangan, dan ruang partisipasi yang telah dijamin dalam kerangka Otsus.
Selain memberikan pertimbangan terhadap kerja sama pemerintah dengan pihak ketiga, Damianus menjelaskan bahwa MRP juga memiliki kewenangan menerima dan menyalurkan aspirasi serta pengaduan masyarakat adat yang berkaitan dengan hak-hak orang asli Papua.
Kewenangan tersebut menjadi salah satu instrumen penting agar persoalan yang dihadapi masyarakat adat dapat disampaikan melalui jalur kelembagaan dan memperoleh tindak lanjut.
Ia berharap forum Musyawarah Besar Dewan Adat Suku Muyu-Katti dapat menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman masyarakat adat mengenai Otsus dan keberadaan MRP.
Dengan demikian, masyarakat adat memiliki pemahaman yang lebih baik dalam memperjuangkan hak-haknya serta terlibat dalam proses pembangunan di wilayahnya.
Menurut Damianus, pembangunan di Papua Selatan harus memberikan manfaat bagi masyarakat asli Papua, dengan tetap menghormati adat, budaya, dan hak-hak masyarakat adat.
Penulis: Jamal Y.Bwariat
- bataspapua.com
- Damianus Katayu
- investasi Papua
- Kabupaten Boven Digoel
- Ketua MRP Papua Selatan
- kewenangan MRP
- masyarakat adat Muyu
- Mubes Dewan Adat Suku Muyu Katti
- NKRI dan Papua Merdeka
- Orang Asli Papua
- Otonomi Khusus Papua
- Otsus Papua
- pembangunan Papua Selatan
- penyelesaian konflik Papua
- resolusi konflik Jakarta Papua










Tinggalkan Balasan