MRP Papua Selatan Desak Evaluasi OPD Pengampu Dana Otsus, Empat Tahun Provinsi Berdiri Harus Beri Dampak Nyata bagi OAP**
BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan mendesak Pemerintah Provinsi Papua Selatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya instansi yang bertanggung jawab mengelola dan melaksanakan program Dana Otonomi Khusus Papua Selatan (Otsus).
Desakan tersebut disampaikan Ketua MRP Provinsi Papua Selatan, Damianus Katayu. Ia menilai, setelah hampir empat tahun Provinsi Papua Selatan terbentuk, pemerintah perlu mengukur secara serius sejauh mana program pembangunan, terutama yang bersumber dari Dana Otsus, telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
Menurut Damianus, keberadaan Provinsi Papua Selatan harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik dan pembangunan yang menjawab kebutuhan dasar. Kehadiran pemerintahan provinsi tidak boleh hanya terlihat dari aspek kelembagaan dan administrasi, tetapi harus dibuktikan melalui perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Ia secara khusus menyoroti empat tahun perjalanan pemerintahan di Papua Selatan yang perlu dijadikan momentum untuk mengevaluasi capaian program dan pelaksanaan visi-misi gubernur.
“OPD-OPD pengampu Dana Otsus harus betul-betul dievaluasi. Mulai dari perencanaannya sampai pada pelaksanaan program. Ini sudah saatnya dilakukan evaluasi,” tegas Damianus kepada Bataspapua.com di kantor Gubernur Papua Selatan, Rabu (11/11/2026).
Ia menilai, evaluasi tidak boleh hanya menyasar hasil akhir program, tetapi harus dimulai dari proses perencanaan, penentuan prioritas, hingga kinerja pimpinan OPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran.
Menurutnya, apabila dalam kurun waktu pemerintahan berjalan belum terlihat capaian yang signifikan, maka pemerintah harus berani mengidentifikasi persoalan dan melakukan pembenahan, termasuk mengevaluasi pejabat yang tidak mampu menerjemahkan kebijakan kepala daerah ke dalam program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Damianus mengingatkan, Dana Otsus memiliki tujuan strategis dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua. Karena itu, penggunaannya harus benar-benar tepat sasaran dan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi anggaran.
Ia juga mengajak pemerintah melihat kembali kondisi kesejahteraan masyarakat OAP di lima wilayah adat dan empat kabupaten di Papua Selatan. Menurutnya, masih terdapat persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius, terutama terkait akses pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan layak, dan kebutuhan dasar lainnya.
“Orang Papua tidak boleh dibiarkan sakit, tidak boleh dibiarkan tinggal di rumah yang tidak layak. Karena itu, empat tahun ini kita perlu evaluasi untuk melihat kekurangan kita di mana. Kalau ada yang belum tercapai, harus dievaluasi, mulai dari program sampai pimpinan-pimpinan OPD,” ujarnya.
Ia menegaskan, evaluasi terhadap OPD pengampu Dana Otsus menjadi penting agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi sasaran utama kebijakan Otonomi Khusus.
MRP Papua Selatan berharap pemerintah provinsi menjadikan evaluasi tersebut sebagai langkah pembenahan tata kelola pemerintahan, sekaligus memastikan seluruh program pembangunan berjalan sejalan dengan visi-misi gubernur dan kebutuhan riil masyarakat Orang Asli Papua.
Bagi MRP, keberhasilan pembangunan Papua Selatan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya program yang dilaksanakan, melainkan dari sejauh mana masyarakat merasakan peningkatan kualitas hidup dan memperoleh pelayanan dasar yang layak.
Penulis: Jamal Y.Bwariat










Tinggalkan Balasan