Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki, MRP Papua Selatan Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Warga Lokal Sermayam

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Masyarakat asli Papua yang telah bermukim di wilayah Sermayam Kampung sejak 1980-an hingga kini masih menghadapi persoalan keterbatasan akses jalan dan minimnya jangkauan pelayanan pemerintah. Kondisi ini menjadi sorotan karena masyarakat setempat dinilai belum merasakan secara optimal dampak pembangunan di wilayah mereka.

Persoalan tersebut mendapat perhatian dalam pertemuan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan, Damianus Katayu, bersama masyarakat Sermayam Kampung. Dalam pertemuan itu, masyarakat menyampaikan harapan agar pemerintah daerah dan PT Global Papua Abadi (GPA), perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan tebu, turut memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan infrastruktur dasar.

Masyarakat yang terdampak merupakan orang asli Papua yang secara administratif memiliki kampung di Soa, tetapi sebagian wilayah RT mereka berada jauh di Sermayam Kampung, tepatnya di belakang Kampung Sermayam Indah.

Kondisi geografis dan jarak permukiman tersebut membuat pelayanan pemerintah kampung selama ini belum menjangkau masyarakat secara optimal. Meski terdapat pelayanan, jangkauannya dinilai masih terbatas karena lokasi permukiman yang cukup jauh.

Salah satu persoalan mendasar yang terus dihadapi warga adalah kondisi jalan yang menyulitkan mobilitas, terutama ketika musim hujan.

Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam aktivitas sehari-hari, tetapi juga menyangkut akses anak-anak menuju sekolah, kegiatan ekonomi keluarga, hingga kebutuhan transportasi masyarakat.

“Jangan potensi kami diambil, lahan kami diambil, tapi orang-orangnya dilupakan. Atau sarana-sarana umumnya juga diabaikan,”tegas Damianus di kampung Sermayam, Kamis (29/10/2026).

Dirinya menyatakan bahwa pembangunan di suatu wilayah semestinya tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan potensi sumber daya alam, tetapi juga harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat yang telah lama bermukim di sekitarnya.

Kehadiran Pemerintah Provinsi Papua Selatan serta aktivitas investasi perkebunan tebu oleh PT GPA diharapkan mampu membuka peluang perbaikan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Namun, masyarakat menilai pembangunan sumber daya manusia saja tidak cukup apabila kebutuhan infrastruktur dasar, khususnya akses jalan, masih terabaikan.

Peningkatan jalan dinilai mendesak agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas pendidikan, ekonomi, dan sosial tanpa terus terkendala kondisi geografis maupun cuaca.

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan pula bahwa kepala kampung, baik Kepala Kampung Senayu maupun Kepala Kampung Sermayam Indah, telah meminta pihak PT GPA untuk ikut mendorong peningkatan akses jalan bagi masyarakat di sekitar wilayah perusahaan.

Upaya komunikasi dengan pihak perusahaan disebut telah dilakukan. Namun, respons yang diterima masyarakat dinilai masih minim sehingga harapan terhadap perbaikan akses jalan belum mendapatkan kepastian.

“Masyarakat berharap PT GPA tidak hanya menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan dasar warga yang tinggal di sekitar wilayah operasional perusahaan, jelas ketua MRP.

Keterlibatan perusahaan dalam peningkatan infrastruktur jalan diharapkan menjadi bentuk kontribusi nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung hubungan yang baik antara perusahaan dan warga setempat.

Persoalan akses jalan di kawasan tersebut tidak hanya dialami masyarakat asli Papua yang bermukim di Sermayam Kampung.

Warga transmigran yang tinggal di Sermayam Indah juga menghadapi persoalan serupa. Jalan masuk menuju permukiman mereka dilaporkan mengalami kerusakan sehingga menghambat mobilitas dan aktivitas masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur jalan di kawasan tersebut membutuhkan perhatian bersama, baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pihak perusahaan yang memiliki aktivitas di wilayah sekitarnya.

“Pemerintah Kabupaten Merauke dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan diharapkan dapat mengambil langkah konkret untuk memastikan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat masuk dalam prioritas pembangunan”.

Pada saat yang sama, PT GPA diharapkan dapat berkoordinasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk membahas kemungkinan dukungan terhadap peningkatan jalan, sesuai kewenangan, komitmen, dan ketentuan yang berlaku.

Persoalan yang dihadapi warga Sermayam Kampung menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari masuknya investasi atau berkembangnya kegiatan usaha di suatu wilayah.

Pembangunan juga harus dilihat dari sejauh mana masyarakat memperoleh akses terhadap pelayanan publik, pendidikan, transportasi, dan peluang ekonomi yang lebih baik.

Masyarakat lokal yang telah menempati wilayah tersebut sejak puluhan tahun lalu berhak mendapatkan perhatian yang layak dalam proses pembangunan daerah.

Karena itu, dibutuhkan koordinasi nyata antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk mencari solusi atas persoalan akses jalan yang selama ini membatasi aktivitas warga.

Penulis: Jamal Y.Bwariat