Wamendagri Ribka Haluk Pastikan Pengungsi Konflik Sosial Wamena Mulai Dipulangkan

BATASPAPUA.COM, WAMENA – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk memastikan proses pemulangan warga terdampak konflik sosial antarsuku di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, mulai dilaksanakan pada Senin (18/5/2026).

Kepastian tersebut disampaikan Ribka Haluk usai melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik pengungsian bersama jajaran pemerintah daerah, TNI-Polri, dan unsur Forkopimda Papua Pegunungan.

Beberapa lokasi pengungsian yang dikunjungi di antaranya Gereja Baptis Imanuel Gunambur, Kodim 1702 Jayawijaya, Mapolres Jayawijaya, serta Gereja Katolik Kristus Jaya Wamena.

Ribka menegaskan pemerintah pusat dan daerah tidak ingin masyarakat terlalu lama berada di pengungsian mengingat kondisi cuaca dingin di Wamena mulai berdampak pada kesehatan para pengungsi.

“Kita tidak bisa membiarkan masyarakat terlalu lama di pengungsian. Saya lihat sudah ada yang mulai sakit, batuk, sakit perut, badan sakit, dan sebagainya,” ujar Ribka Haluk.

Menurutnya, hasil rapat koordinasi bersama Forkopimda Papua Pegunungan telah menyepakati bahwa proses pemulangan masyarakat ke daerah masing-masing segera dilakukan dengan pengawalan aparat keamanan.

“Tadi sudah hasil kesepakatan kami, pemulangan mulai dilakukan besok. Semua bupati sekarang sedang berkoordinasi di internal pemerintah daerah,” katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Ribka didampingi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Pangdam XVII/Cenderawasih, jajaran Polda Papua, Bupati Jayawijaya, Bupati Lanny Jaya, Bupati Yahukimo, serta unsur Forkopimda lainnya.

Pemerintah bersama aparat keamanan memprioritaskan pemulangan warga secara aman dan tertib guna mencegah potensi gangguan keamanan lanjutan pascakonflik.

Ribka menyebut aparat TNI dan Polri telah diperintahkan untuk mengawal masyarakat yang akan kembali ke wilayah asal, terutama warga dari Kabupaten Lanny Jaya, Tolikara, dan sejumlah daerah lain yang terdampak konflik di Wamena.

“Saya sudah minta aparat keamanan, dalam hal ini Kapolda dan Danrem, untuk mengawal masyarakat yang akan kembali ke daerah masing-masing,” tegasnya.

Selain fokus pada proses pemulangan pengungsi, pemerintah juga tengah menyiapkan langkah rehabilitasi dan pemulihan wilayah terdampak konflik sosial.

Pemerintah daerah diminta segera menyelesaikan pendataan kerusakan, korban jiwa, serta kebutuhan penanganan darurat sebagai dasar pelaksanaan program recovery pascakonflik.

“Intinya kondisi keamanan saat ini sudah relatif baik. Pemerintah pusat maupun daerah sudah memberikan perhatian penuh terhadap masyarakat terdampak,” tutup Ribka Haluk.

Penulis: Jamal Y.Bwariat