Wacana Kewajiban Kader Partai: Antara Penguatan Sistem dan Pembatasan Demokrasi

BATASPAPUA.COM, JAKARTA – Sekretaris Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Pimda Papua Selatan, Anton Bambang Eko Susilo, menilai wacana kewajiban calon presiden, wakil presiden, serta kepala daerah berasal dari kader partai politik merupakan isu strategis yang menyentuh esensi demokrasi di Indonesia.

Menurut Anton, demokrasi sebagai sistem pemerintahan berbasis kedaulatan rakyat terus mengalami dinamika seiring perkembangan zaman. Salah satu isu yang kini menjadi perbincangan publik adalah usulan pembatasan pencalonan pemimpin hanya bagi kader partai politik.

“Ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut pertanyaan mendasar tentang siapa yang berhak mengakses kekuasaan dan melalui mekanisme apa kekuasaan itu diperoleh,” ujar Anton melalui rilisnya, Senin (4/5/2026).

Dalam sistem politik Indonesia yang menganut presidensial dan multipartai, partai politik memiliki peran sentral sebagai sarana rekrutmen, pendidikan politik, dan penyalur aspirasi masyarakat. Karena itu, wacana tersebut dinilai sebagai upaya mengembalikan fungsi partai sebagai wadah kaderisasi pemimpin.

Anton menjelaskan, kader partai umumnya telah melalui proses pendidikan politik dan pembinaan ideologi yang terstruktur. Hal ini dinilai penting untuk menjaga konsistensi kebijakan serta memastikan adanya garis pertanggungjawaban yang jelas ketika kader tersebut memegang jabatan publik.

“Seorang kader memiliki ikatan ideologis dan organisatoris, sehingga diharapkan tidak mudah menyimpang dari komitmen kepada rakyat,” katanya.

Namun demikian, ia juga mengakui adanya pandangan yang menilai wacana ini berpotensi membatasi ruang demokrasi. Pembatasan hanya pada kader partai dikhawatirkan dapat menutup peluang bagi tokoh nonpartai yang memiliki kapasitas dan integritas.

Sejumlah kalangan berpendapat bahwa demokrasi seharusnya memberi ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi, termasuk dalam kontestasi politik.

Di sisi lain, realitas politik menunjukkan masih maraknya praktik perekrutan figur populer oleh partai secara instan demi kepentingan elektoral. Fenomena ini kerap dikritik karena dinilai melemahkan sistem kaderisasi.

“Jika wacana ini diterapkan, partai politik dituntut lebih serius dalam membina kader sejak dini agar melahirkan pemimpin yang matang dan berkomitmen,” ujar Anton.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa perdebatan ini berkaitan erat dengan kualitas demokrasi, terutama dalam hal representasi dan legitimasi. Baik melalui jalur partai maupun nonpartai, yang terpenting adalah memastikan hadirnya pemimpin yang kompeten dan bertanggung jawab.

Anton menegaskan, diskursus mengenai kewajiban kader partai perlu dilihat sebagai bagian dari upaya mencari format demokrasi yang ideal bagi Indonesia.

“Tujuan akhirnya adalah memastikan kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang tepat, yang mampu membawa kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat,” pungkasnya.

Penulis: Jamal Y.Bwariat