Ratusan masyarakat yang merupakan nelayan di Kota Jayapura mengamuk dan melakukan aksi anarkis di halaman Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Senin (16/3/2026) pagi.
BATASPAPUA.COM, JAYAPURA – Ratusan masyarakat yang merupakan nelayan di Kota Jayapura mengamuk dan melakukan aksi anarkis di halaman Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Jl. Sulawesi,Dok VII, Mandala, Kota jayapura, Senin (16/3/2026) pagi.
Aksi tersebut dipicu kekecewaan para nelayan setelah puluhan rompon milik mereka diangkut dari perairan Teluk Humbould.
Para nelayan yang datang dengan emosi meluap menuntut pemerintah segera mengembalikan alat bantu penangkapan ikan tersebut. Teriakan keras menggema di halaman kantor.
Ratusan masyarakat yang merupakan nelayan di Kota Jayapura mengamuk dan melakukan aksi anarkis di halaman Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Senin (16/3/2026) pagi.
“Kami minta sekarang juga rompon kami dikembalikan,” teriak massa nelayan secara bersamaan.
Situasi yang memanas membuat aksi berujung anarkis. Sejumlah kaca kantor dilaporkan pecah akibat lemparan massa, sementara tenda-tenda yang berada di halaman kantor dibakar sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan. Kepulan asap sempat menyelimuti area kantor dan mengganggu aktivitas di lingkungan dinas.
Dari pantauan di lapangan, puluhan rompon yang sebelumnya diamankan terlihat juga berada di lokasi.
Aparat kepolisian langsung turun tangan mengendalikan situasi. Kapolresta Jayapura Kota, Fredrickus W.A Maclarimboen, bersama Kabag Ops memimpin upaya penenangan massa agar aksi tidak semakin meluas.
Ratusan masyarakat yang merupakan nelayan di Kota Jayapura mengamuk dan melakukan aksi anarkis di halaman Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Senin (16/3/2026) pagi.
Tak lama berselang, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua tiba di lokasi dan berupaya membuka ruang dialog.
Upaya mediasi juga diperkuat dengan kehadiran Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura, Matheys Sibi.
Hingga berita ini diturunkan, perwakilan nelayan pemilik rompon bersama pemerintah daerah dan dinas terkait masih melakukan pertemuan tertutup guna mencari solusi atas polemik pengangkutan rompon yang memicu kemarahan para nelayan tersebut. (*)
Tinggalkan Balasan