Kantor MRP Dipalang, Tuntut Pj Gubernur Papua Ganti Sekretaris yang Dinilai Tidak Kompeten

BATASPAPUA.COM, JAYAPURA – Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) yang berlokasi di Jalan Sam Ratulangi, Kota Jayapura, masih disegel hingga Sabtu sore (24/5/2025), setelah pertama kali dipalang oleh unsur pimpinan dan sejumlah anggota MRP pada Jumat (23/5/2025).

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris MRP yang dianggap gagal menjalankan tugas secara profesional dan transparan.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan MRP, Corneles Dasinapa, menyatakan dukungannya terhadap pemalangan tersebut. Ia menuding Sekretaris MRP telah mengabaikan hak-hak pimpinan dan anggota, terutama terkait anggaran perjalanan dinas dan pelaksanaan sidang pleno.

“Sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan MRP, saya tidak menerima perlakuan Sekretaris MRP terhadap pimpinan kami. RAK tidak disusun dalam jadwal kerja selama dua tahun terakhir, dan hak perjalanan dinas pun dipotong,” tegas Corneles kepada Tribun-Papua.com.

Nada serupa disampaikan Wakil Ketua II MRP, Max Abner Ohee. Ia menyebut bahwa honor tujuh orang tenaga ahli yang membantu tugas-tugas anggota belum dibayarkan selama lima bulan. Akibatnya, para tenaga ahli melakukan mogok kerja saat sidang MRP yang seharusnya digelar hari ini.

“Kami sudah beri waktu satu bulan. Tapi hingga kini, tidak ada penyelesaian. Bahkan masa kunjungan kerja ke daerah dipotong dari tujuh hari menjadi lima hari tanpa dasar jelas, padahal anggaran sudah tercantum dalam DPA,” ujar Max.

Menurutnya, masalah ini telah disampaikan dalam pertemuan bersama Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong, beberapa bulan lalu. Namun hingga kini, tidak ada tindak lanjut berarti.

Dengan nada tegas, Max menyatakan bahwa pemalangan tidak akan dibuka sampai Pj Gubernur menunjuk Sekretaris MRP yang baru dan kompeten. Ia mengingatkan, persoalan internal ini bisa berdampak besar pada kinerja lembaga representasi kultural orang asli Papua itu.

Aksi pemalangan dilakukan dengan menggembok gerbang utama menggunakan rantai dan menyegel pintu masuk kantor menggunakan spanduk bertuliskan, “Sekretaris MRP tidak kompeten dan konsisten mengelola sekretariat, maka kantor MRP dipalang sampai Pj Gubernur Papua menunjuk Sekretaris MRP yang baru.”

Situasi ini menambah ketegangan di tubuh MRP, lembaga penting dalam sistem pemerintahan otonomi khusus di Papua. Kini, bola panas berada di tangan Pj Gubernur Papua untuk segera mengambil langkah tegas menyikapi tuntutan para pimpinan lembaga tersebut. (*)