Rakor Enam Gubernur se-Tanah Papua Perkuat Sinergi Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan Dana Otsus

BATASPAPUA.COM, TIMIKA – Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang mempertemukan enam gubernur se-Tanah Papua bersama jajaran pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi, menyamakan persepsi, dan membangun komitmen bersama dalam mengawal implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Kegiatan yang berlangsung di Timika, Senin (11/5/2026), dihadiri unsur Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, BP3OKP, Komite Eksekutif, serta 42 kepala daerah kabupaten/kota se-Tanah Papua.

Rakor dinilai semakin penting menyusul peningkatan signifikan alokasi Dana Otsus Papua tahun anggaran 2026 yang mencapai Rp12,69 triliun. Pemerintah juga merencanakan tambahan pagu sebesar Rp2,69 triliun yang masih menunggu penetapan resmi.

Peningkatan anggaran tersebut disebut sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah Pusat dalam mempercepat pembangunan di Papua, khususnya pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Kegiatan dibuka oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Hoiruddin Hasibuan, yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri. Rakor juga menghadirkan Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun, sebagai narasumber.

Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan Hoiruddin Hasibuan, forum tersebut disebut sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi serta membahas berbagai isu strategis terkait implementasi Otsus Papua.

“Dalam forum ini kami memiliki cita-cita besar agar terwujudnya Papua yang mandiri, adil, dan sejahtera melalui misi Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang juga merupakan bagian dari visi Indonesia Emas 2045,” ujar Hoiruddin.

Sementara itu, Tim Leader SKALA sebagai mitra pembangunan yang mendukung agenda percepatan pembangunan Papua, Petra Karetji, menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di Papua.

Menurut Petra, transparansi pengelolaan Dana Otsus menjadi faktor penting untuk membangun kembali kepercayaan publik, termasuk melalui interoperabilitas sistem informasi seperti SIPPP, SIKD Otsus, dan SIPD agar proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan berjalan lebih terbuka dan akuntabel.

Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan data sosial ekonomi yang terpilah, khususnya terkait Orang Asli Papua (OAP), agar kebijakan pembangunan disusun berdasarkan kondisi riil masyarakat dan menghasilkan intervensi yang lebih tepat sasaran.

“Percepatan pembangunan Papua tidak dapat dijalankan sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi erat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, DPRP, MRP, BP3OKP, serta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memastikan pembangunan berjalan lebih sinergis dan berkelanjutan,” tegas Petra.

Melalui dukungan program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia terus mendorong penguatan tata kelola pembangunan daerah, pemanfaatan data, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pembangunan Papua yang lebih inklusif dan berbasis bukti.

Pada puncak kegiatan hari pertama, para gubernur se-Tanah Papua menandatangani komitmen bersama percepatan pembangunan Papua yang disaksikan perwakilan Pemerintah Pusat, Komite Eksekutif P2OKP, dan BP3OKP.

Komitmen tersebut bertujuan mengawal implementasi Otsus Papua agar berjalan lebih transparan, akuntabel, dan prudent. Forum ini juga memberikan ruang bagi DPRP dan MRP untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan di Papua.

Penulis: Jamal Y.Bwariat