Perusahaan Mangkir dari RDP MRP, Masyarakat Plasma Sawit Kecewa dan Pertanyakan Itikad Baik

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan menuai kekecewaan masyarakat plasma sawit di Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke, Senin (8/6/2026). Foto: Istimewa

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Ketidakhadiran pihak perusahaan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan menuai kekecewaan masyarakat plasma sawit di Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke.

Padahal, forum resmi yang digelar pada Senin (8/6/2026) di Hotel Sunny Day Inn, Merauke, itu secara khusus membahas dugaan selisih harga Tandan Buah Segar (TBS) dan hak-hak masyarakat plasma yang selama ini menjadi keluhan warga.

MRP Papua Selatan sebelumnya telah melayangkan undangan resmi kepada pihak perusahaan dan instansi terkait. Namun hingga rapat berlangsung, pihak perusahaan yang diharapkan hadir untuk memberikan klarifikasi justru tidak datang tanpa penjelasan.

Sikap tersebut dinilai masyarakat sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi warga dan tidak menghormati forum resmi yang difasilitasi lembaga kultur Orang Asli Papua.

“Kami datang membawa harapan agar persoalan ini dibahas secara terbuka. Tetapi perusahaan malah tidak hadir. Ini membuat masyarakat kecewa,” ungkap salah satu peserta rapat.

Warga menilai ketidakhadiran perusahaan memperlihatkan minimnya keseriusan dalam menyelesaikan persoalan yang selama ini dianggap merugikan masyarakat plasma sawit.

RDP yang digelar MRP Papua Selatan sejatinya menjadi ruang untuk mencari solusi dan memperjelas dugaan selisih harga TBS yang dilaporkan masyarakat dari sejumlah koperasi plasma di Distrik Elikobel.

Masyarakat meminta pemerintah daerah dan pihak terkait tidak tinggal diam, serta segera mengambil langkah tegas agar perusahaan kooperatif dan bertanggung jawab terhadap hak-hak masyarakat plasma.

MRP Papua Selatan menegaskan bahwa pengawasan terhadap persoalan tersebut merupakan bagian dari tugas kelembagaan dalam mengawal pelaksanaan Otonomi Khusus dan perlindungan hak-hak masyarakat asli Papua.

Pantauan media ini, dari jadwal undangan yang dilaksanakan pukul 9:30 wit hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan sawit belum tampak hadir.

Penulis: Jamal Y.Bwariat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
error: STOP MENCURI BERITA !!!