Natalius Pigai Sebut Menolak MBG dan Program Pemerintah Berarti Menentang HAM

BATASPAPUA.COM, JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melontarkan pernyataan tegas sekaligus kontroversial dengan menyebut pihak yang ingin meniadakan sejumlah program sosial pemerintah sebagai “penentang HAM”. Pernyataan itu disampaikan saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait teror yang diterima Ketua BEM UGM, Tiyo Adrianto, di Gedung Kementerian HAM, Jumat (20/2).

Pigai menilai program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan gratis, cek kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar warga negara. Karena itu, menurutnya, upaya menghapus program-program tersebut tidak sekadar perbedaan pandangan politik, melainkan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

“Dalam konteks HAM, pemerintah melakukan makan bergizi gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, perumahan, kampung nelayan, kemudian swasembada pangan, adalah sejalan, seirama, sesuai dengan HAM,” kata Pigai.

Ia menegaskan kritik tetap diperbolehkan selama bertujuan memperbaiki kualitas layanan. Namun, garis batasnya jelas: menghapus program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, menurutnya, tidak dapat dibenarkan.

“Maka orang yang mau meniadakan Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, pendidikan gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, adalah orang yang menentang HAM,” ujarnya.

Pernyataan Pigai semakin tajam ketika ia mengaitkan penolakan program sosial dengan sikap tidak berpihak pada rakyat kecil. Ia bahkan menggunakan diksi keras untuk menggambarkan pihak yang menentang program-program tersebut.

“Maaf ya, ketika program-program yang baik ini diarahkan dengan Pemilu, maka menurut saya itu menentang orang kecil. Itu orang jahat. Orang yang tidak punya nurani. Orang yang tidak punya hati bagi orang kecil,” ucapnya.

Pigai juga menegaskan bahwa program MBG dan kebijakan sosial lain selaras dengan agenda internasional, termasuk dorongan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan harapan UNICEF terkait pemenuhan gizi, kesehatan, serta pendidikan anak. Ia menyebut implementasi program oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai amanat rakyat sekaligus komitmen global. (*)