Pangan Digenjot, Hutan Terancam: Risiko Ekologis di Balik Ambisi Sawah Papua

BATASPAPUA.COM, JAKARTA – Target ambisius Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencetak 100 ribu hektare sawah baru di Papua untuk mengejar swasembada pangan dalam dua hingga tiga tahun memunculkan pertanyaan serius terkait risiko deforestasi dan potensi bencana ekologis di wilayah yang selama ini menjadi benteng hutan terakhir Indonesia.

Pemerintah pusat menilai langkah tersebut sebagai jawaban atas defisit beras Papua yang mencapai sekitar 500 ribu ton per tahun, dari kebutuhan 660 ribu ton dengan produksi lokal baru 120 ribu ton. Namun, rencana perluasan sawah skala besar di Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat itu tak bisa dilepaskan dari konsekuensi pembukaan lahan yang berpotensi menyasar kawasan hutan alam.

“Untuk menutup kekurangan sekitar 500 ribu ton beras tersebut, dibutuhkan pencetakan sawah baru seluas kurang lebih 100 ribu hektare,” ujar Amran di Jakarta, Selasa, (16/12/2025).

Ia menyebut program itu akan dikerjakan melalui intervensi langsung pemerintah pusat, bahkan enam provinsi di Papua telah mengajukan permohonan cetak sawah.

Di atas kertas, pemerintah optimis, dengan dukungan lintas kementerian dan pemerintah daerah, target itu diyakini bisa rampung dalam dua hingga tiga tahun. Papua pun digadang-gadang menuju swasembada pangan berkelanjutan, sejalan dengan visi kemandirian pangan nasional tanpa ketergantungan antarwilayah.

Namun Papua bukan sekadar lahan kosong. Wilayah ini menyimpan hutan hujan tropis yang berfungsi sebagai penyangga ekologi, pengendali banjir, serta benteng terakhir keanekaragaman hayati.

Pembukaan sawah baru dalam skala ratusan ribu hektare berisiko memicu deforestasi, degradasi lingkungan, hingga bencana banjir dan longsor sebagai ancaman yang selama ini berulang di wilayah dengan tata kelola lahan yang lemah.

Amran menegaskan swasembada pangan Papua merupakan bagian dari mimpi besar agar seluruh pulau di Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tanpa beban logistik antarpulau yang mahal dan memicu inflasi. Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera disebut telah berada di jalur swasembada, sementara Jawa dinilai telah mencukupi kebutuhan pangannya.

“Ini adalah solusi permanen untuk mengatasi persoalan inflasi,” tegas Amran.

Namun solusi permanen di sektor pangan berpotensi berubah menjadi masalah permanen di sektor lingkungan jika ekspansi sawah dilakukan tanpa batasan ekologis yang ketat.

Selain padi, pemerintah juga berencana menguatkan pangan lokal Papua melalui optimalisasi sagu, termasuk mengaktifkan kembali pabrik sagu di Sorong yang selama ini mangkrak. Langkah ini dinilai lebih sejalan dengan karakter ekologi Papua, meski porsinya masih kalah dominan dibanding rencana cetak sawah baru.

Presiden Prabowo Subianto sendiri menegaskan swasembada pangan sebagai fondasi utama percepatan pembangunan Papua. Dalam pertemuan dengan para kepala daerah se-Papua bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Presiden menekankan tidak boleh ada satu pun wilayah yang tertinggal.

“Khusus untuk Papua, pembangunan harus dipercepat di semua bidang. Tetapi dasar dari semua kehidupan bangsa adalah pangan,” tegas Presiden.

Ia bahkan mendorong swasembada pangan hingga tingkat provinsi dan kabupaten, dengan alasan tantangan geografis dan mahalnya biaya logistik.

Papua didorong mengembangkan padi, jagung, sagu, dan singkong dengan dukungan penuh pemerintah pusat.

Namun di balik dorongan itu, muncul tuntutan tak terucap pembangunan pangan di Papua tak boleh dibayar dengan harga kerusakan hutan, bencana ekologis, dan hilangnya ruang hidup masyarakat adat. Swasembada pangan yang mengorbankan hutan justru berisiko menanam bibit krisis baru di tanah Papua. (AL/ADM)