Fortembang Papua Selatan Hasilkan Usulan Prioritas untuk RKPD 2027

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengapresiasi pelaksanaan Forum Tematik Kelompok Rentan Pra Musrenbang (Fortembang) yang diselenggarakan oleh Bapperida dengan dukungan SKALA dan JERAT.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan, Dr. Agustinus Joko Guritno, menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam forum tersebut.

“Terima kasih kepada semua kelompok yang hadir dalam kegiatan ini. Seluruh usulan yang masuk akan ditampung dan dibahas melalui diskusi publik, dengan fokus pada program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Pemerintah berkomitmen mendorong perencanaan pembangunan yang partisipatif dan inklusif, sesuai visi Papua Selatan yaitu terwujudnya masyarakat yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera, serta pemerintahan yang aspiratif,” ujarnya.

Ia menambahkan, berbagai usulan yang dihasilkan selama dua hari pelaksanaan Fortembang akan didukung pemerintah agar dapat terakomodasi dalam Musrenbang Otsus dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, dengan tetap memperhatikan ketentuan regulasi yang berlaku.

Sementara itu, Direktur Jaringan Kerja Rakyat Papua (JERAT), Jimmy Biay, menjelaskan bahwa setelah Fortembang, akan dilanjutkan dengan tahapan konsultasi publik dan proses penyelarasan hasil-hasil kesepakatan.

“Selanjutnya, hasil yang telah disepakati akan dibawa ke forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kemudian dimasukkan dalam Musrenbang. Program-program prioritas yang ditetapkan akan kita kawal bersama sesuai tahapan yang ada,” jelasnya.

Kepala Bapperida Provinsi Papua Selatan, Dr. Ulmi Listianingsih Wayeni, menambahkan bahwa kegiatan Fortembang yang berlangsung selama dua hari di Merauke telah menghasilkan berbagai usulan prioritas yang akan diselaraskan untuk dibahas dalam Musrenbang Otsus 2027.

“Hasil kegiatan ini antara lain peluncuran buku panduan penyelenggaraan Fortembang Provinsi Papua Selatan, serta pelaksanaan diskusi tematik pada lima kelompok, yaitu kelompok anak, perempuan, masyarakat adat Orang Asli Papua (OAP), disabilitas, dan lansia. Dari diskusi tersebut telah dihasilkan sejumlah usulan yang selanjutnya akan dibahas dalam konsultasi publik,” jelasnya.

Melalui Fortembang, Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya untuk memastikan kelompok rentan turut dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan, guna mewujudkan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan tepat sasaran. (AL/ADM)