Wamendagri Ribka Haluk Apresiasi Pembentukan Satgas MBG di Maluku dan Tanah Papua Capai 100 Persen

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk. Foto: Bataspapua.com/Joshua

BATASPAPUA.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengapresiasi komitmen pemerintah daerah di wilayah Maluku, Maluku Utara, dan seluruh Tanah Papua yang telah menuntaskan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga mencapai 100 persen, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Apresiasi tersebut disampaikan Ribka dalam kegiatan Sosialisasi Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah untuk wilayah Maluku, Maluku Utara, dan Papua yang dilaksanakan secara daring dari Jakarta, Senin (2/11/2026).

Menurut Ribka, rampungnya pembentukan Satgas MBG merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program strategis nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa pembentukan Satgas harus diikuti dengan langkah konkret melalui pengawasan dan pemeriksaan langsung terhadap seluruh SPPG.

Ia meminta Satgas daerah tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi turun langsung memastikan kondisi sarana dan prasarana, proses pengolahan makanan, kebersihan, sanitasi, keamanan pangan, serta kesesuaian menu dengan standar yang telah ditetapkan.

“Jangan hanya melakukan pemeriksaan administratif di atas meja, namun pemeriksaan kondisi nyata sarana dan prasarana, proses produksi, higienis, sanitasi, keamanan pangan, serta kesesuaian menu,” tegas Ribka.

Ribka menjelaskan, inspeksi lapangan dijadwalkan mulai dilaksanakan secara serentak pada minggu pertama November 2026. Pelaksanaan inspeksi tersebut mengacu pada sejumlah indikator kelayakan operasional yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia menekankan agar seluruh Satgas daerah melaksanakan evaluasi secara objektif, profesional, dan berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Hasil pemeriksaan nantinya harus menjadi dasar dalam menentukan rekomendasi terhadap keberlanjutan operasional setiap SPPG.

“Setiap SPPG harus memperoleh rekomendasi yang jelas yaitu layak dilanjutkan, kemudian layak dilanjutkan dengan perbaikan, atau tidak layak dilanjutkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ribka berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional terus diperkuat agar pengawasan penyelenggaraan MBG berjalan efektif dan berkesinambungan.

Menurutnya, sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memastikan program MBG tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi benar-benar memenuhi standar keamanan dan kualitas makanan bagi para penerima manfaat.

Melalui pengawasan yang ketat, pemerintah berharap penyelenggaraan MBG dapat berjalan dengan tata kelola yang aman, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesehatan anak-anak dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Semoga upaya bersama ini dapat mewujudkan penyelenggaraan program makanan bergizi gratis yang aman, berkualitas, akuntabel, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut diikuti Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional dr. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, jajaran pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kemendagri, para Sekretaris Daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Maluku, Maluku Utara, dan Tanah Papua, serta kepala perangkat daerah dan jajaran Satgas MBG setempat.

 

Penulis: Jamal Y.Bwariat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
error: STOP MENCURI BERITA !!!