Pemprov Papua Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor Tekan Kekerasan Perempuan dan Anak

BATASPAPUA.COM, JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua memperkuat kolaborasi lintas sektor sebagai langkah strategis untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih terjadi di Papua.

Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan Forum Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, yang diharapkan menjadi wadah bersama bagi pemerintah, lembaga masyarakat, organisasi pendamping, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat pencegahan hingga penanganan korban.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Papua, Selvina Y. Imbiri, usai melakukan audiensi dengan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri di ruang kerjanya, Kota Jayapura, Selasa (6/10/2026).

Audiensi tersebut turut dihadiri sejumlah mitra lembaga masyarakat, di antaranya LBH APIK, YP2P, serta The Asia Foundation melalui program Berdaya.

Selvina mengatakan, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan penanganan secara bersama karena memiliki dimensi yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata.

“Angka kekerasan masih tinggi, baik terhadap perempuan maupun anak, sehingga kami tidak bisa bekerja sendiri. Komitmen pemerintah adalah menghadirkan forum ini agar ada kerja-kerja kolaborasi dari semua pihak yang terlibat, mulai dari pencegahan sampai penanganan,” ujar Selvina.

Menurutnya, forum tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk membangun sistem perlindungan yang lebih terintegrasi. Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat memperkuat respons terhadap korban sekaligus mendorong langkah-langkah pencegahan agar kasus kekerasan tidak terus berulang.

Dalam audiensi tersebut, DP3AP2KB Provinsi Papua juga memohon kesediaan Gubernur Papua untuk memberikan arahan secara langsung pada Rapat Koordinasi Forum Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (8/10/2026) dan Jumat (9/10/2026).

Kehadiran kepala daerah dalam rapat koordinasi tersebut dinilai penting sebagai bentuk dukungan dan komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat kebijakan serta pelayanan perlindungan perempuan dan anak di Papua.

Selvina menjelaskan, Forum Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak nantinya akan dibagi ke dalam dua divisi utama, yakni Divisi Pencegahan dan Divisi Penanganan.

Divisi Pencegahan akan diarahkan pada penguatan edukasi, sosialisasi, kampanye, serta berbagai langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sementara itu, Divisi Penanganan akan berfokus pada penguatan layanan bagi korban, termasuk pendampingan, perlindungan, serta koordinasi penanganan dengan lembaga dan instansi terkait.

Selain membahas persiapan rapat koordinasi, DP3AP2KB Provinsi Papua bersama para mitra juga menyampaikan sejumlah program layanan yang membutuhkan dukungan pemerintah provinsi.

Program tersebut antara lain penguatan operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), penyediaan rumah aman atau shelter, pendampingan korban, serta optimalisasi rumah perlindungan.

Selvina berharap dukungan pemerintah provinsi dapat memperkuat kapasitas layanan sehingga perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan memperoleh perlindungan dan pendampingan secara lebih cepat, aman, dan terpadu.

“Yang paling penting adalah bagaimana korban mendapatkan layanan yang baik dan bagaimana kita bersama-sama mencegah kekerasan ini terjadi kembali,” katanya.

Pemprov Papua menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, organisasi masyarakat sipil, dunia pendidikan, keluarga, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak di Papua.

Penulis: Jamal Y.Bwariat