Wamendagri Ribka: Pembangunan KPP Jadi Titik Awal Kebangkitan Masyarakat Papua Tengah Sejahtera

BATASPAPUA.COM, NABIRE – Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menegaskan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, menjadi fondasi penting bagi percepatan pembangunan dan kebangkitan masyarakat Papua menuju kesejahteraan.

Hal itu disampaikan Ribka saat melakukan kunjungan kerja bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, untuk meninjau progres pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah, Rabu (3/6/2026).

Menurut Ribka, pembangunan pusat pemerintahan Papua Tengah memiliki makna strategis karena akan menjadi warisan pembangunan yang menopang jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di masa depan.

“Saya pikir pembangunan Papua Tengah akan menjadi legacy dan ini titik awal kebangkitan masyarakat Papua menuju Papua sejahtera,” ujar Ribka.

Ribka menilai keberadaan pusat pemerintahan yang representatif akan memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan di provinsi termuda di Tanah Papua tersebut.

“Saya memberikan apresiasi kepada Pemerintah daerah karena telah konsisten dalam progres pembangunan di KPP Papua Tengah, ada 3 tower yang di bangun bersamaan dengan kantor Gubernur, DPR dan juga MRP. Ya ini apresiasi sekali,” katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengapresiasi progres pembangunan yang dinilai berjalan baik dan menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menyiapkan pusat pemerintahan baru.

“Saya cukup surprise dan memberikan apresiasi, karena Papua Tengah secara bersamaan membangun tiga kantor sekaligus,” kata Diana.

Tiga bangunan utama yang sedang dikerjakan meliputi Kantor Gubernur, Kantor DPRD, dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah.

Selain itu, pemerintah juga membangun tiga tower pendukung yang terdiri atas Gedung A, Gedung B, dan Gedung C dalam satu kawasan pemerintahan terpadu.

“Ini luar biasa, ada tiga tower juga yang dibangun berdekatan dengan kantor gubernur, DPRD, dan MRP. Kalau kita lihat progresnya cukup bagus, bahkan yang bersumber dari APBD juga menunjukkan perkembangan yang positif,” ujarnya.

Berdasarkan hasil peninjauan, progres pembangunan hingga awal Juni 2026 telah mencapai sekitar 20,03 persen, melampaui target awal sebesar 18,10 persen atau mengalami deviasi positif sekitar 1,93 persen.

Dengan capaian tersebut, Diana optimistis seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan pada akhir tahun ini.

“Mudah-mudahan dari progres ini semuanya bisa selesai tepat waktu di akhir Desember 2026. Ini tentu akan sangat mendorong jalannya pemerintahan di Provinsi Papua Tengah ke depan,” tuturnya.

Kompleks perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Tengah dibangun dengan nilai kontrak sekitar Rp355 miliar. Selain pembangunan tiga gedung utama, proyek ini juga mencakup penataan landscape, pembangunan infrastruktur pendukung, serta penyediaan fasilitas kelistrikan untuk menunjang operasional pemerintahan.

Proyek yang berlokasi di kawasan inti pusat pemerintahan Papua Tengah, Distrik Wanggar, tersebut memiliki durasi pekerjaan selama 420 hari kalender dengan masa pemeliharaan 180 hari. Hingga saat ini pekerjaan telah berjalan selama 223 hari dengan sisa waktu pelaksanaan sekitar 197 hari.

Dengan progres yang melampaui target, pemerintah optimistis pembangunan pusat pemerintahan Papua Tengah dapat rampung tepat waktu dan menjadi tonggak penting dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. (*)