APBD Terbatas, Wamendagri Ribka Kawal Infrastruktur 4 DOB Papua Masuk PSN

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen Pemerintah Pusat untuk terus mengawal usulan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua agar ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Langkah tersebut dinilai penting mengingat kemampuan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di provinsi-provinsi baru, termasuk Papua Selatan, masih sangat terbatas untuk membiayai pembangunan infrastruktur pemerintahan secara mandiri.

Pernyataan itu disampaikan Ribka Haluk saat memimpin Rapat Koordinasi bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur Papua Selatan, Merauke, Rabu (15/7/2026).

Menurut Ribka, Pemerintah Pusat memahami bahwa kapasitas fiskal empat DOB di Tanah Papua belum cukup kuat untuk menopang pembangunan infrastruktur strategis yang membutuhkan pembiayaan besar. Karena itu, Kemendagri bersama Kementerian PPN/Bappenas terus mengawal agar pembangunan kawasan pusat pemerintahan di empat DOB dapat masuk dalam daftar PSN sehingga memperoleh dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami sedang memperjuangkan bersama Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI karena kami memahami bahwa kekuatan fiskal APBD seluruh provinsi baru di Papua masih lemah, termasuk Provinsi Papua Selatan,” ujar Ribka.

Ia menjelaskan, status sebagai Proyek Strategis Nasional akan memberikan kepastian dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur pemerintahan di Papua Selatan maupun tiga DOB lainnya. Dengan demikian, pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan APBD yang masih terbatas.

Menurutnya, pembangunan kawasan pemerintahan merupakan fondasi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah otonom baru.

Dalam kesempatan tersebut, Ribka juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang dinilai berhasil mempercepat penataan kelembagaan pemerintahan sejak provinsi tersebut dibentuk.

Ia menyebut pembangunan sejumlah infrastruktur utama, seperti Kantor Gubernur Papua Selatan, Kantor DPR Papua Selatan, dan Rumah Susun ASN Papua Selatan, menunjukkan perkembangan yang signifikan sebagai bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan pemerintahan di provinsi termuda tersebut.

Meski demikian, Ribka mengingatkan bahwa keterbatasan fiskal daerah harus diimbangi dengan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Ia mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan agar aktif membangun komunikasi dengan kementerian dan lembaga di tingkat nasional untuk mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan pembangunan.

“Kementerian Dalam Negeri adalah orang tua bagi pemerintah daerah. Kalau ada kesulitan dalam berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga, silakan sampaikan kepada kami. Kemendagri siap memfasilitasi kapan pun diperlukan,” tegasnya.

Selain memperjuangkan dukungan APBN melalui skema PSN, Ribka juga mengingatkan pentingnya tata kelola keuangan daerah yang efektif, khususnya dalam pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola Dana Otsus memastikan anggaran terserap tepat waktu sehingga tidak menimbulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang berpotensi mengurangi alokasi anggaran pada tahun berikutnya.

“Kalau Dana Otonomi Khusus sampai menjadi SiLPA lalu terkena pengurangan alokasi, tentu ruang gerak pemerintah daerah akan semakin terbatas untuk membantu masyarakat. Karena itu, pengelolaan anggaran harus menjadi perhatian serius seluruh SKPD,” ujar Ribka.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Wakil Gubernur Paskalis Imadawa, unsur Forkopimda Papua Selatan, pimpinan Majelis Rakyat Papua Selatan, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Kepala Balai Kementerian Pekerjaan Umum Wilayah Papua Selatan.

Melalui dukungan pemerintah pusat, diharapkan pembangunan kawasan pusat pemerintahan di empat DOB Papua dapat dipercepat sehingga memperkuat kapasitas pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan di Tanah Papua.

Penulis: Jamal Y.Bwariat