Wamendagri Ribka Haluk Tegaskan Pembangunan Papua Harus Berbasis Kearifan Lokal dan Berpihak pada Masyarakat Adat

BATASPAPUA.COM, JAYAPURA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menegaskan bahwa pembangunan Papua menuju Indonesia Emas 2045 harus tetap berpijak pada kearifan lokal, menjaga identitas budaya, serta berpihak kepada masyarakat adat Papua.

Penegasan tersebut disampaikan Ribka saat menghadiri Konferensi Analisis Papua Strategis Ketiga yang digelar di Papua Youth Creative Hub, Jayapura, Jumat (29/5/2026).

Dalam sambutannya, Ribka menyampaikan apresiasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan konferensi tersebut.

Menurutnya, forum strategis itu bukan sekadar kegiatan akademik, melainkan ruang refleksi bersama untuk merumuskan arah pembangunan Papua yang berkeadilan dan bermartabat.

“Konferensi ini bukan sekadar forum ilmiah semata, tetapi menjadi ruang refleksi kolektif untuk mendiskusikan secara jujur, terbuka, dan mendalam mengenai harapan pembangunan Papua yang benar-benar berpihak pada Orang Asli Papua,” tegas Ribka.

Ia menekankan, pembangunan Papua memiliki posisi strategis dalam agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045. Namun, modernisasi dan percepatan pembangunan tidak boleh menghilangkan akar budaya dan jati diri masyarakat Papua.

“Jangan sampai ketika Indonesia menjadi negara maju dan modern pada 2045, kita justru kehilangan landasan budaya dan jati diri kita,” ujarnya.

Ribka menegaskan bahwa setiap proses pembangunan di Tanah Papua harus melibatkan masyarakat adat serta menghormati nilai-nilai dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat.

Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus menjaga hubungan sosial, budaya, dan identitas masyarakat Papua.

“Pembangunan Papua harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap nilai-nilai adat, budaya, dan hak masyarakat asli Papua,” katanya.

Ia menilai konferensi tersebut menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran bersama agar arah pembangunan Papua tetap inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“Indonesia menuju negara maju dan modern pada 2045. Karena itu, forum seperti ini menjadi inisiasi yang sangat penting untuk memastikan pembangunan tetap memiliki pijakan sosial dan budaya yang kuat,” tambahnya.

Konferensi Analisis Papua Strategis Ketiga turut dihadiri Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wali Kota Depok Supian Suri, Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Lukas Christian Sohilait, serta sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan lainnya. (*)