Wamendagri Ribka Haluk Dorong Percepatan Penanganan dan Pemulihan Pascakonflik di Papua Pegunungan

BATASPAPUA.COM, WAMENA – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mendorong percepatan penanganan dan pemulihan dampak konflik sosial di Papua Pegunungan, mulai dari penanganan pengungsi, pendataan korban, hingga persiapan rehabilitasi wilayah terdampak.

Hal tersebut disampaikan Ribka Haluk dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait tindak lanjut konflik antarsuku yang berlangsung di Hotel Grand Baliem, Wamena, Minggu (17/5/2026).

Rapat tersebut dihadiri jajaran pemerintah daerah, aparat TNI-Polri, serta tokoh masyarakat guna memperkuat koordinasi penanganan konflik dan menjaga situasi keamanan tetap kondusif di Papua Pegunungan.

“Negara pasti hadir dalam setiap persoalan yang ada di masyarakat di seluruh Indonesia, tetapi khusus di Papua hari ini kami ada di Provinsi Papua Pegunungan untuk melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap teman-teman di Provinsi Papua Pegunungan,” ujar Ribka.

Dalam arahannya, Ribka menegaskan stabilitas keamanan menjadi faktor utama dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Karena itu, pemerintah daerah bersama aparat keamanan diminta memperkuat koordinasi melalui Forkopimda guna mengantisipasi potensi konflik sosial sejak dini.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini, penyelesaian perselisihan secara damai, serta pelibatan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah.

“Kalau ada masalah yang tidak diselesaikan, kemudian persoalan itu muncul lagi, memang harus kita ikat betul bahwa pencegahan ini salah satu langkah penting agar konflik tidak terus berulang,” katanya.

Selain fokus pada penanganan keamanan, Ribka meminta pemerintah daerah segera menyiapkan data kerusakan, korban jiwa, serta dampak pengungsian sebagai dasar percepatan penanganan oleh pemerintah pusat.

Menurutnya, kepala daerah juga didorong segera menetapkan status tanggap darurat agar program rehabilitasi dan pemulihan pascakonflik dapat segera dilaksanakan.

Usai rapat, Ribka menjelaskan pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Sosial, guna mendukung percepatan penanganan wilayah terdampak konflik.

“Surat penetapan tanggap darurat diperlukan sebagai dasar pemerintah dalam menjalankan berbagai program rehabilitasi, pemulihan, dan bantuan bagi masyarakat terdampak konflik,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah pusat telah menugaskan Gubernur Papua Pegunungan bersama para bupati untuk segera melakukan pendataan kebutuhan penanganan di lapangan.

“Kami sudah tugaskan Bapak Gubernur dan para bupati untuk menyiapkan data-data terlebih dahulu. Yang jelas, pemerintah sudah memberikan perhatian, terutama menghadirkan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat,” ujar Ribka.

Menurutnya, kondisi keamanan di sejumlah wilayah terdampak saat ini relatif kondusif. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan juga mulai menyiapkan proses pemulangan warga yang mengungsi akibat konflik sosial.

Ribka mengatakan para bupati di Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, dan Yahukimo telah berkoordinasi untuk mengatur pemulangan masyarakat secara bertahap guna mencegah keterlibatan kelompok dari luar daerah dalam konflik lanjutan.

“Pemulangan massa mulai besok. Semua bupati sekarang sedang berkoordinasi di internal pemerintah daerah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ribka Haluk bersama jajaran pemerintah daerah dan aparat keamanan juga meninjau sejumlah titik pengungsian di Wamena. Dalam kunjungan tersebut, para pengungsi menyampaikan harapan agar dapat segera kembali ke daerah masing-masing setelah situasi keamanan dinilai membaik. (*)