Wamendagri Ribka Pacu Percepatan Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Ribka Haluk S.Sos.,M.M meninjau progres pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Selatan di Kabupaten Merauke, Sabtu (23/11/2024).

Agenda ini untuk memacu pemerintah daerah (Pemda) setempat agar terus berupaya mempercepat pembangunan KIPP Provinsi Papua Selatan.

Provinsi Papua Selatan sendiri merupakan salah satu Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran wilayah Papua.

Wamendagri Ribka Haluk menjelaskan, pemekaran wilayah Papua dari semula dua provinsi menjadi enam provinsi merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di daerah tersebut. Hal ini juga untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan mengingat wilayah Papua begitu luas.

“Melalui pemekaran ini, pelayanan publik diharapkan semakin mudah diakses oleh masyarakat,” ungkapnya.

Mama Wamen Ribka Haluk menjelaskan, pemerintah di empat DOB Papua dibekali sejumlah roadmap yang perlu dijalankan untuk mempercepat pembangunan.

“Salah satunya adalah bagaimana kita mempersiapkan pusat pemerintahan di empat DOB,” jelasnya.

Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kementerian/lembaga terkait terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan roadmap tersebut. Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembangunan di DOB juga didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ribka juga menekankan pentingnya DOB terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

“Sekarang kita sudah masuk ketiga tahun ini. Memang setiap saat Kementerian Dalam Negeri melakukan pengawasan monitoring kemudian mengikuti benar pelaksanaan progres, baik dalam pembangunan fisik maupun dalam pelayanan administrasi,” ujarnya.

Dirinya menyebutkan sejumlah infrastruktur yang perlu dipercepat pembangunannya, misalnya Kantor Gubernur, Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Karena itu, Ia mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diemban terkait dengan percepatan pembangunan KIPP, termasuk ketiga infrastruktur itu.

Dirinya meminta komitmen dari jajaran Pemprov Papua Selatan untuk menyelesaikan pembangunan tersebut.

“Itu yang diharapkan percepatan dari semua Gubernur di daerah DOB masing-masing,” pungkasnya. (*)