Waduh! Diduga Gara-Gara Mobil Dinas Wagub Papua Selatan Senggol Warga, Massa dan Penjaga Kediaman Pribadi Nyaris Bentrok

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Sejumlah massa mendatangi kediaman pribadi Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, di kompleks Mangga Dua RT 01, Kelurahan Kelapa Lima, Kabupaten Merauke, Kamis (21/5/2026). Situasi sempat memanas dan nyaris terjadi bentrokan antar kedua belah pihak.

Peristiwa tersebut dipicu insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 16 Mei 2026. Sebuah kendaraan roda empat yang diduga milik Wakil Gubernur Papua Selatan, yang dikemudikan sopirnya, disebut menyenggol seorang warga di sekitar kompleks Mangga Dua, tidak jauh dari kediaman Paskalis Imadawa.

Dikutip dari Matapapua.com, awalnya, persoalan tersebut disepakati untuk diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi antara kedua pihak. Namun, proses penyelesaian yang dinilai berjalan lambat memicu kekecewaan dari pihak keluarga korban.

Kondisi itu membuat sejumlah keluarga korban mendatangi kediaman Wakil Gubernur Papua Selatan untuk meminta kejelasan penyelesaian kasus tersebut.

Situasi di lokasi sempat memanas setelah massa yang datang terbawa emosi dan nyaris terlibat bentrokan dengan sejumlah orang yang berada di sekitar kediaman Wakil Gubernur. Kedua kelompok disebut sempat saling berhadapan dan berpotensi terjadi aksi saling serang menggunakan senjata tajam maupun panah.

Beruntung, aparat kepolisian dari Polsek Kota Merauke yang dipimpin langsung Kapolsek dan Wakapolsek segera melakukan pengamanan dan mediasi di lokasi sehingga situasi berhasil dikendalikan dan tidak menimbulkan korban jiwa.

Kapolsek Kota Merauke, AKP Susanto Bakri membenarkan adanya sekelompok massa yang mendatangi kediaman Wakil Gubernur Papua Selatan terkait ketidakpuasan terhadap proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas tersebut.

Ia menjelaskan, pihak kepolisian bersama Satlantas Polres Merauke telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait insiden tersebut.

Selain itu, polisi juga telah meminta kedua belah pihak untuk menahan diri dan menyerahkan penanganan kasus kepada aparat penegak hukum. (*)