Wabup Arnold Sidak OPD dan RSUD Oksibil, Tekankan Disiplin ASN dan Perbaikan Layanan Publik

BATASPAPUA.COM, OKSIBIL – Wakil Bupati Pegunungan Bintang, Arnold Nam, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan RSUD Oksibil, Kamis (16/4/2026). Sidak ini difokuskan pada penegakan disiplin aparatur dan evaluasi langsung kualitas pelayanan publik.

Dalam sidak tersebut, Wabup menegaskan tidak ada lagi toleransi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak menjalankan tugas atau meninggalkan tempat kerja tanpa alasan jelas. Ia meminta seluruh pimpinan OPD memastikan kehadiran pegawai serta meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat.

“Tidak ada alasan bagi ASN untuk tidak berada di tempat tugas. Semua dinas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat wajib aktif dan memberikan pelayanan maksimal,” tegasnya.

Sidak menyasar sejumlah instansi strategis, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), hingga RSUD Oksibil.

Di RSUD Oksibil, Wabup meninjau langsung ruang pelayanan, termasuk rawat jalan dan ruang perawatan pasien. Ia mengevaluasi kecepatan layanan tenaga medis, ketersediaan obat-obatan, serta kondisi fasilitas kesehatan.

“Pelayanan tenaga medis secara umum sudah berjalan, namun masih perlu ditingkatkan. Setiap kekurangan harus segera diperbaiki, tidak boleh ada pembiaran,” ujarnya.

Selain melakukan evaluasi, Wabup juga menyerahkan bantuan langsung kepada sejumlah pasien sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah. Namun, ia menegaskan bahwa bantuan tersebut tidak boleh mengaburkan kewajiban utama pemerintah dalam memastikan sistem pelayanan berjalan optimal.

“Setiap anggaran harus memberikan manfaat nyata. Kita tidak boleh hanya baik dalam perencanaan, tetapi lemah dalam pelaksanaan,” katanya.

Wabup juga menekankan pentingnya kehadiran pimpinan unit kerja, mulai dari kepala dinas, kepala puskesmas, hingga kepala sekolah, sebagai penanggung jawab utama pelayanan di lapangan. Ia meminta seluruh program pembangunan disusun berdasarkan data yang akurat dan kebutuhan riil masyarakat.

“Semua pihak harus bekerja konkret dan tidak menunggu instruksi. Pelayanan publik adalah tanggung jawab langsung yang harus dijalankan dengan disiplin dan integritas,” pungkasnya.

Sidak ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta memastikan pelayanan publik berjalan efektif dan tepat sasaran.

Penulis: Aquino Ningdana
Editor: Jamal Y.Bwariat