MRP Papua Selatan Dorong Penguatan Infrastruktur dan Perhatian bagi WNI di Perbatasan RI–PNG

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan, Damianus Katayu, menekankan pentingnya penguatan pembangunan kawasan perbatasan sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan negara. Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Dewan Pertahanan Nasional (DPN) RI yang membahas kondisi pertahanan dan keamanan di wilayah Papua Selatan.

Dalam forum tersebut, Damianus menyampaikan dua isu strategis yang menjadi perhatian MRP Papua Selatan, yakni Program Strategis Nasional (PSN) dan penguatan kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini (PNG), khususnya di wilayah Provinsi Papua Selatan.

Menurutnya, kawasan perbatasan merupakan garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah, terutama pemerintah pusat yang memiliki kewenangan dalam pembangunan wilayah perbatasan.

“Karena kita berbicara tentang pertahanan, maka daerah perbatasan menjadi garda terdepan NKRI. Oleh sebab itu, kawasan ini harus menjadi perhatian pemerintah,” ujar Damianus, Senin (27/7/2026).

Ia menjelaskan, Provinsi Papua Selatan memiliki garis perbatasan darat yang sangat panjang dengan Papua Nugini. Dari total sekitar 820 kilometer garis batas darat Indonesia–PNG, sekitar 400 hingga 500 kilometer berada di wilayah selatan yang meliputi Kabupaten Merauke dan kawasan sekitarnya.

Kondisi tersebut, kata dia, harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai guna mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan.

MRP Papua Selatan mengusulkan agar pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan jalan, jembatan, perumahan, serta penyediaan air bersih bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.

“Wilayah perbatasan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karena itu kami berharap pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, rumah layak huni, dan air bersih menjadi prioritas,” katanya.

Selain persoalan infrastruktur, Damianus juga menyoroti keberadaan sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang hingga kini masih bermukim di wilayah Papua Nugini dan memiliki hubungan kekerabatan dengan masyarakat di kedua sisi perbatasan.

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap kondisi mereka, termasuk mempersiapkan fasilitas yang memungkinkan apabila mereka ingin kembali menetap di Indonesia.

“Mereka adalah warga negara kita Indonesia yang masih berada di Papua Nugini. Banyak di antara mereka memiliki hubungan keluarga dengan masyarakat di kedua negara dan memiliki kerinduan untuk kembali ke tanah air. Pemerintah perlu menyiapkan dukungan, termasuk fasilitas perumahan di kampung-kampung apabila mereka memutuskan untuk pulang,” ujarnya.

Damianus berharap berbagai masukan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan strategis pemerintah terkait penguatan pertahanan, keamanan, dan pembangunan kawasan perbatasan di Papua Selatan.

Penulis: Jamal Y.Bwariat