Menhan Janji Hormati Tanah Leluhur, PSN 2 Juta Hektare Sawah Papua Selatan Jadi Ujian Negara

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Pemerintah kembali menegaskan ambisinya menjadikan Papua Selatan sebagai salah satu penyangga utama ketahanan pangan nasional. 

Namun di tengah proyek raksasa cetak sawah dua juta hektare, negara juga dituntut menjawab pertanyaan lama sejauh mana pembangunan benar-benar berpihak pada masyarakat adat dan lingkungan.

Dalam dialog dengan warga Wanam, Kampung Wogikel, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, dua hari lalu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menekankan bahwa tanah dan alam Papua bukan sekadar ruang produksi, melainkan “titipan leluhur” yang harus dijaga.

Negara, kata Sjafrie, berkewajiban menghormati nilai adat, melindungi lingkungan, dan menjamin hak masyarakat termasuk pemberian tali asih sebagai bentuk tanggung jawab negara.

Pernyataan itu muncul di tengah peninjauan progres Program Strategis Nasional (PSN) cetak sawah seluas dua juta hektare serta Batalyon Teritorial Pembangunan (TP) 861–Maleo Kamur. Proyek ini diklaim sebagai bagian dari strategi besar pemerintah menjaga kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.

Sjafrie menyebut Papua Selatan memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan. Namun, ia menegaskan, pemerintah tidak boleh sekadar mengejar angka produksi.

“Pemerintah hadir untuk memastikan potensi ini memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Infrastruktur jalan, pembukaan sawah, dan dukungan sarana pertanian disebut akan membuka keterisolasian wilayah, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ekonomi lokal.

Meski demikian, sejarah panjang proyek berskala besar di Papua kerap menyisakan persoalan konflik lahan, kerusakan lingkungan, dan marginalisasi masyarakat adat.

Klaim bahwa hak-hak adat menjadi perhatian utama pemerintah kini diuji pada tahap implementasi bukan sekadar narasi.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menyatakan PSN cetak sawah adalah program negara yang dijalankan secara kolaboratif oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Bagi Apolo, proyek ini bukan semata membangun sawah, melainkan membangun masa depan. Infrastruktur pertanian, akses jalan, dan pendampingan diharapkan mendorong kemandirian ekonomi serta ketahanan pangan daerah.

Tokoh Papua Selatan sekaligus anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, John Gluba Gebze, melihat program ini sebagai peluang dengan catatan. Ia menyebut pembangunan harus memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat adat.

“Anak-anak kita ke depan tidak hanya hidup dari alam, tetapi punya kemampuan bertani, akses pendidikan, dan ekonomi yang lebih baik,” ujarnya.

Dari sisi keamanan, Pangdam XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Lucky Avianto menegaskan dukungan penuh TNI terhadap program ketahanan pangan.

TNI, katanya, hadir memastikan pembangunan berjalan aman dan lancar karena ketahanan pangan berkelindan langsung dengan stabilitas wilayah.

Di Wanam, negara menyodorkan janji kesejahteraan melalui sawah, jalan, dan infrastruktur. Namun di balik retorika ketahanan pangan dan pemerataan pembangunan, pertanyaan krusial tetap menggantung.

Apakah PSN cetak sawah akan menjadi jalan keluar bagi kesejahteraan masyarakat adat Papua Selatan, atau justru mengulang pola lama, yakni pembangunan besar yang menyingkirkan pemilik tanahnya sendiri. (*)