Melihat Langsung Kondisi Para Pengungsi Korban KKB Di Boven Digoel. MRPS: Pengamanan dan Pembangunan Harus Jalan Bersama

BATASPAPUA.COM, BOVEN DIGOEL – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan, Damianus Katayu, menyampaikan bahwa penanganan konflik di wilayah perbatasan Papua Selatan tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan keamanan semata. Menurutnya, pendekatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas untuk mencegah warga terpengaruh provokasi kelompok bersenjata.

Pernyataan tersebut disampaikan Damianus saat mengunjungi dan menyerahkan bantuan sembako kepada ratusan warga yang mengungsi akibat gangguan keamanan yang terjadi di Kampung Manggelum dan Kampung Viriwange, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan.

Dalam kunjungan tersebut, Damianus didampingi sejumlah anggota MRP Papua Selatan. Mereka meninjau langsung kondisi sekitar 235 pengungsi yang saat ini berada di Tanah Merah, ibu kota Kabupaten Boven Digoel, Jumat (12/6/2026).

“Pendekatan keamanan memang penting, tetapi pendekatan pembangunan juga harus menjadi perhatian utama. Dengan adanya pembangunan yang dirasakan masyarakat, mereka tidak akan mudah terprovokasi oleh berbagai hasutan dari pihak luar,” kata Damianus.

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh, kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang masuk ke wilayah Manggelum berasal dari luar daerah. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kehadiran negara melalui pembangunan dan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Menurut Damianus, masyarakat yang mengungsi menyampaikan sejumlah aspirasi kepada MRP Papua Selatan, terutama terkait kebutuhan pembangunan kembali fasilitas publik yang rusak akibat konflik.

“Masyarakat meminta agar sekolah dan pelayanan kesehatan kembali diaktifkan. Sekolah yang dibakar dan puskesmas yang dirusak harus segera dibangun kembali oleh pemerintah,” ujarnya.

Selain pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, masyarakat juga berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah melalui program-program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan.

Damianus menegaskan bahwa MRP Papua Selatan mendukung penuh langkah pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk melakukan intervensi kebijakan yang berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah-daerah perbatasan yang rentan terhadap konflik.

“Pendekatan kesejahteraan dan pembangunan harus didorong secara serius. Ini penting untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk provokasi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kehidupan sosial mereka,” tegasnya.

MRP Papua Selatan berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan kondisi masyarakat terdampak konflik, sekaligus memastikan pelayanan pendidikan dan kesehatan kembali berjalan normal di wilayah tersebut.

“Pemerintah pusat hingga tingkat daerah harus melakukan tindakan nyata untuk memulihkan kondisi masyarakat kita yang terdampak dari kekejaman kelompok bersenjata,” tutup Damianus.

Penulis: Jamal Y.Bwariat