Masyarakat Adat Marori Mengei Sampaikan Aspirasi ke MRPS : Tidak Tolak Pembangunan Tapi Harus Utamakan Kearifan Lokal

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Masyarakat adat Suku Marori Mengei, sub suku dari Marind Anim, menyampaikan aspirasi kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan terkait pelaksanaan program pembangunan skala besar yang tengah berlangsung di wilayah Papua Selatan.

Pertemuan yang berlangsung di Kampung Wasur, Minggu (7/6/2026), dihadiri langsung Ketua MRP Papua Selatan Damianus Katayu, anggota Pokja Adat MRP Papua Selatan, Ketua Adat Suku Marori Mengei Alexander Kaize, serta sejumlah masyarakat adat setempat.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat adat menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi hilangnya lahan dusun yang selama ini menjadi sumber kehidupan dan tempat mencari nafkah masyarakat adat.

Ketua Adat Suku Marori Mengei, Alexander Kaize, menegaskan bahwa masyarakat pada prinsipnya tidak menolak program pembangunan pemerintah. Namun, pembangunan yang dilakukan diharapkan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, menjaga kelestarian lingkungan, serta mengedepankan kearifan lokal.

“Masyarakat adat sangat khawatir kehilangan dusun yang selama ini menjadi tempat hidup dan mencari makan sehari-hari. Karena itu kami datang menyampaikan aspirasi ini kepada MRP Papua Selatan dengan harapan ada perhatian dan perlindungan terhadap masyarakat adat,” ujar Alexander.

Ia mengatakan, masyarakat lebih mendukung pengelolaan lahan dalam skala kecil, seperti pemanfaatan lahan tidur atau lahan pekarangan rumah, dibanding pembukaan lahan berskala besar yang dinilai dapat mengancam ruang hidup masyarakat adat.

“Kalau untuk skala kecil masyarakat tentu mendukung, misalnya menghidupkan kembali lahan tidur atau pemanfaatan lahan di belakang rumah. Tetapi jika pembukaan dilakukan secara besar-besaran, masyarakat takut kehilangan tempat mencari makan,” katanya.

Sementara itu, Ketua MRP Papua Selatan, Damianus Katayu, menyampaikan bahwa masyarakat adat Marori Mengei mendukung pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun, pendekatan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat adat yang masih sangat kuat memegang tradisi dan adat istiadat.

“Masyarakat tetap mendukung program pembangunan pemerintah, tetapi harus berbasis kearifan lokal karena kehidupan masyarakat di wilayah adat Marori Mengei masih sangat kental dengan adat istiadat,” ujar Damianus.

Menurutnya, wilayah adat Marori Mengei juga berada dalam kawasan Taman Nasional Wasur, sehingga setiap program pembangunan perlu mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat adat setempat.

Ia menambahkan, masyarakat berharap pembangunan yang diprioritaskan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta perumahan rakyat.

Selain itu, masyarakat juga menyoroti program Cetak Sawah Rakyat (CSR). Mereka mendukung pemanfaatan lahan tidur untuk pertanian, namun mengaku kesulitan jika harus mengelola lahan dalam skala besar.

“Masyarakat mendukung pemanfaatan lahan tidur, tetapi untuk pembukaan lahan besar mereka merasa tidak mampu mengelola. Mereka juga khawatir ruang hidup dan tempat mencari makan akan semakin terbatas,” jelas Damianus.

Menindaklanjuti aspirasi tersebut, MRP Papua Selatan berencana melakukan rapat internal sebelum menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dinas terkait dan Balai Taman Nasional Wasur.

“Kami akan melakukan rapat internal terlebih dahulu, kemudian menggelar RDP bersama Dinas Pertanian dan Balai Taman Nasional Wasur. Tujuannya untuk membahas program pembangunan yang sesuai dengan karakter wilayah adat Marori Mengei tanpa menggeser masyarakat dari tatanan adat mereka,” tutupnya.

Penulis: Jamal Y.Bwariat