Jaga Papua Tengah Tetap Kondusif, Kapolda Jermias Rontini Pilih Jalan Dialog dan Musyawarah

BATASPAPUA.COM, NABIRE – Upaya mewujudkan Papua Tengah yang aman dan damai tidak hanya dilakukan melalui pendekatan keamanan, tetapi juga dengan membuka ruang dialog bersama masyarakat. Komitmen itu ditunjukkan Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jermias Rontini, saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) Operasi Cinta Damai Noken 2026 di Nabire, Kamis (11/6/2026).

Mengusung tema “Penguatan Sinergi Polri dan Tokoh Masyarakat Papua Tengah dalam Menjaga Kamtibmas yang Aman dan Damai”, forum tersebut menjadi wadah bagi tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, kepala suku, serta berbagai paguyuban masyarakat untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi.

Didampingi Ketua FKUB Papua Tengah, Ignatius Adii, dan Ketua DPRD Kabupaten Nabire, Nanci Karolin Warobay, Kapolda menegaskan bahwa menjaga keamanan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

“Mari kita menjaga persatuan, memperkuat komunikasi, menyelesaikan setiap persoalan melalui dialog dan musyawarah, serta bersama-sama menangkal provokasi maupun hoaks yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Kapolda.

Menurutnya, Polri tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas keamanan. Karena itu, ruang diskusi seperti FGD menjadi sarana penting untuk menyerap aspirasi sekaligus membangun kepercayaan antara aparat keamanan dan masyarakat.

“Ini merupakan forum yang sangat baik. Dari sini kita banyak berdiskusi tentang situasi kamtibmas di tengah masyarakat. Komitmen saya tegas, Polri harus menjadi pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat,” tegasnya.

Dalam sesi dialog, berbagai persoalan strategis mengemuka. Kepala Suku Mee Papua Tengah, Melkias Muyapa, menyoroti konflik sosial dan sengketa batas wilayah yang masih terjadi di sejumlah daerah, termasuk persoalan Kapiraya yang melibatkan masyarakat Kamoro dan Mee.

Ia menilai penyelesaian konflik di Papua Tengah perlu lebih mengedepankan mekanisme adat dengan melibatkan para kepala suku yang memahami akar persoalan di tingkat masyarakat.

Sementara itu, perwakilan Suku Wolani Papua Tengah, Harun Agimbau, menyoroti tingginya angka pengangguran di delapan kabupaten wilayah Papua Tengah. Ia juga menyampaikan keresahan masyarakat terkait aktivitas pertambangan yang memanfaatkan wilayah adat tanpa kesepakatan yang jelas dengan pemilik hak ulayat.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Kapolda memastikan Polda Papua Tengah siap memfasilitasi komunikasi dan mediasi guna mencari solusi yang dapat diterima seluruh pihak.

Ia menegaskan bahwa keamanan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP).

“Kita perlu meningkatkan akses Orang Asli Papua terhadap pendidikan kedinasan dan peluang rekrutmen pada institusi pemerintah, serta memperbanyak pelatihan keterampilan agar mereka mampu bersaing. Ini menjadi salah satu langkah penting dalam menekan angka pengangguran,” jelasnya.

Persoalan literasi digital juga menjadi perhatian dalam forum tersebut. Tokoh agama Protestan, Junus Mabubedari, mengingatkan pentingnya edukasi masyarakat dalam menghadapi maraknya penyebaran hoaks yang berpotensi memicu konflik sosial.

Ia juga mendorong peningkatan patroli keamanan dan penguatan sistem keamanan lingkungan melalui pos kamling.

Menanggapi hal itu, Kapolda menilai keamanan modern harus didukung kolaborasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi.

“Selain mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan, perlu juga didukung sarana keamanan berbasis teknologi, seperti pemasangan CCTV pada pos-pos keamanan guna membantu pemantauan aktivitas masyarakat dan situasi lingkungan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Nanci Karolin Warobay memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang dilakukan Kapolda Papua Tengah selama kurang lebih empat bulan menjabat. Menurutnya, kehadiran Kapolda membawa energi baru dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua Tengah.

Meski demikian, ia menilai berbagai persoalan sosial masih membutuhkan perhatian bersama, mulai dari kebersihan lingkungan, distribusi BBM, gangguan kamtibmas hingga penertiban lalu lintas.

Sementara itu, Ignatius Adii menegaskan bahwa keamanan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila dibangun di atas kesadaran hukum yang berpijak pada nilai-nilai adat, ajaran agama, dan hukum positif.

FGD Operasi Cinta Damai Noken 2026 menjadi bukti bahwa membangun Papua Tengah yang aman dan damai tidak cukup hanya melalui pendekatan penegakan hukum. Dialog, musyawarah, serta keterlibatan aktif tokoh adat, agama, perempuan, dan pemuda menjadi fondasi penting dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat persatuan di Tanah Papua.(*)