Gubernur MDF Siapkan Revolusi Konektivitas Laut Papua, Warga Ditargetkan Bisa Antarwilayah dalam Satu Hari

BATASPAPUA.COM, BATAM – Pemerintah Provinsi Papua terus mempercepat pembangunan sistem transportasi laut terpadu sebagai langkah strategis untuk membuka konektivitas antardaerah, menekan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri (MDF), saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Minggu (5/7/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk mempelajari pengembangan armada transportasi laut yang dinilai berhasil dan dapat diadaptasi dalam pembangunan sistem konektivitas maritim di Papua.

Sebelum bertolak ke Batam, Gubernur MDF juga meninjau Pelabuhan Perikanan di Padang, Sumatera Barat, sebagai bagian dari studi pengembangan kawasan perikanan terpadu yang direncanakan di Pelabuhan Depapre, Kabupaten Jayapura.

Menurut MDF, keberadaan Pelabuhan Depapre merupakan aset strategis yang harus dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan.

“Kami bersyukur Papua memiliki Pelabuhan Depapre. Ke depan kami ingin mengubah wajah pelabuhan ini menjadi kawasan perikanan terpadu yang didukung industri pengolahan sehingga hasil produksi masyarakat memiliki nilai tambah yang lebih tinggi,” ujar MDF.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan pelabuhan tidak hanya difokuskan sebagai lokasi sandar kapal, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mengintegrasikan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor.

Selain pengembangan pelabuhan, Pemerintah Provinsi Papua juga tengah menyiapkan sistem transportasi laut yang mampu menghubungkan seluruh wilayah pesisir Papua secara lebih cepat, efisien, dan terjangkau.

Jaringan konektivitas tersebut dirancang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, wilayah pesisir lainnya, hingga kawasan yang terhubung melalui Sungai Mamberamo.

“Kami ingin membangun konektivitas laut mulai dari Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak hingga wilayah pesisir lainnya, termasuk daerah yang terhubung melalui Sungai Mamberamo. Karena sebagian besar kabupaten kami berada di pesisir dan memiliki pelabuhan yang harus saling terkoneksi,” kata MDF.

Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah akan menyiapkan armada kapal berkapasitas besar maupun kapal cepat yang diharapkan mampu memangkas waktu tempuh antardaerah secara signifikan.

Melalui sistem transportasi laut yang terintegrasi, masyarakat ditargetkan dapat melakukan perjalanan menuju Kota Jayapura maupun pusat-pusat ekonomi lainnya hanya dalam waktu satu hari.

“Dengan transportasi yang cepat dan terjangkau, masyarakat bisa membawa hasil pertanian, perkebunan, perikanan maupun kerajinan dari kampung untuk dipasarkan di kota. Pemerintah juga akan menyiapkan skema subsidi agar biaya transportasi tetap terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.

Gubernur MDF menambahkan, peningkatan konektivitas laut juga akan menjadi pengungkit pengembangan sektor pariwisata sekaligus membuka peluang ekspor berbagai komoditas unggulan Papua.

“Kami ingin wisatawan datang menikmati keindahan Papua sekaligus membawa produk-produk unggulan Papua. Bahkan ke depan kami berharap hasil produksi Papua dapat menembus pasar ekspor sehingga memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” katanya.

Ke depan, jaringan transportasi laut tersebut tidak hanya menghubungkan kabupaten dan kota di Provinsi Papua, tetapi juga akan diperluas hingga terkoneksi dengan provinsi-provinsi tetangga, seperti Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

Menurut MDF, pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Pemerintah Provinsi Papua akan terus membangun sarana dan prasarana transportasi laut agar seluruh masyarakat Papua dapat saling terhubung dalam waktu singkat. Inilah fondasi pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Papua,” tutupnya. (*)