Gubernur Fakhiri Dorong Sinergi dan Partisipasi Publik dalam Penyusunan RKPD 2027

BATASPAPUA.COM, JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Penegasan tersebut disampaikan oleh Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, dalam Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 yang digelar di Jayapura, Rabu (23/4/2026).

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Wakil Gubernur Papua, Aryoko A.F. Rumaropen, disebutkan bahwa forum konsultasi publik merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi kunci agar program pembangunan dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

“Pembangunan tidak dapat berjalan optimal jika hanya dirancang oleh pemerintah semata. Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat melalui aspirasi, masukan, dan partisipasi langsung,” ujar Wakil Gubernur.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan memiliki peran penting dalam menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam program dan kegiatan yang terukur, terarah, serta berdampak langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, forum ini menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk memastikan arah pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Dalam arah kebijakan pembangunan tahun 2027, Pemerintah Provinsi Papua menitikberatkan pada integrasi lintas sektor dan penguatan sinergi antarwilayah. Prioritas pembangunan meliputi peningkatan layanan publik berbasis digital, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi seperti telemedicine, serta pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Selain itu, penguatan keamanan dan ketertiban juga menjadi perhatian utama melalui sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat. Pengembangan kawasan ekonomi terpadu melalui hilirisasi komoditas unggulan, kemitraan strategis, serta penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal turut menjadi fokus pembangunan.

Gubernur menegaskan bahwa Papua menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi geografis hingga keterbatasan akses layanan dasar. Namun demikian, Papua juga memiliki potensi besar berupa kekayaan sumber daya alam dan keragaman budaya yang dapat menjadi modal utama pembangunan.

Sehubungan dengan itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat berperan aktif memberikan masukan konstruktif dalam proses penyusunan RKPD. Penguatan sinergi antar perangkat daerah juga ditekankan guna menghindari tumpang tindih program dan memastikan efektivitas pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah Provinsi Papua berharap Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang berkualitas dan implementatif, guna mewujudkan Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis.

Penulis : Jamal Y.Bwariat