Gubernur Fakhiri Dorong Perbatasan Jadi Kekuatan Strategis Nasional di Hadapan DPR RI

BATASPAPUA.COM, JAKARTA – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan pentingnya perubahan paradigma pembangunan kawasan perbatasan Papua agar tidak lagi dipandang sebagai wilayah pinggiran, melainkan sebagai kekuatan strategis nasional. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Perbatasan Negara Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Di hadapan Komisi II DPR RI dan jajaran pemerintah pusat, Gubernur Papua memaparkan bahwa kawasan perbatasan memiliki peran krusial dalam menjaga kedaulatan negara, memperkuat stabilitas keamanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dan kerja sama lintas negara.

“Papua berada di garis terdepan negara. Karena itu, pembangunan perbatasan tidak boleh lagi bersifat defensif dan tertinggal, tetapi harus proaktif dan berorientasi keluar sebagai pintu gerbang Indonesia,” ujar Gubernur.

Gubernur menyampaikan, Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat kawasan perbatasan, mulai dari pembangunan hunian bagi masyarakat eks pelintas batas, penyusunan rencana tata ruang wilayah perbatasan, hingga kajian pengembangan pusat-pusat ekonomi baru seperti pasar perbatasan.

Selain aspek pembangunan, perhatian serius juga diberikan pada pengamanan wilayah. Pemerintah Provinsi Papua secara aktif melakukan sosialisasi aturan lintas batas, verifikasi bersama pelintas batas, serta pemeliharaan pilar batas negara RI–Papua Nugini. Upaya ini diperkuat melalui kerja sama bilateral, antara lain penyelenggaraan Border Trade Fair, Border Liaison Meeting, dan pertemuan rutin pejabat penghubung lintas batas RI–PNG.

Dalam forum tersebut, Gubernur Papua turut mengusulkan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Distrik Waris dan Pos Lintas Batas Laut Negara (PLBLN) di Kota Jayapura sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan, pengawasan, serta penataan aktivitas lintas batas darat dan laut.

Gubernur juga mengungkapkan sejumlah tantangan utama kawasan perbatasan Papua, seperti kerawanan keamanan, keterbatasan infrastruktur, persoalan hak ulayat dan batas wilayah, belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, rendahnya kualitas sumber daya manusia, hingga tingginya aktivitas lintas batas ilegal.

Menutup paparannya, Gubernur Papua menekankan perlunya dukungan kebijakan dan anggaran yang lebih terintegrasi dari pemerintah pusat dan DPR RI agar pembangunan kawasan perbatasan Papua dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Pembangunan perbatasan adalah wajah negara. Jika perbatasan kuat, sejahtera, dan aman, maka kehadiran negara benar-benar dirasakan rakyat,” tegasnya. (AL/ADM)