FGD IDI Jadi Instrumen Evaluasi Demokrasi di Papua Selatan

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang menjadi dasar perumusan kebijakan daerah.

Harapan tersebut disampaikan Asisten I Sekretariat Daerah Papua Selatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Joko Guritno, saat mewakili Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo membuka FGD IDI yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Selatan di Hotel Corein, Merauke, Selasa (3/3/2026).

“Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kebijakan umum di provinsi ini, agar masyarakat dapat hidup berdemokrasi dengan baik,” ujar Guritno.

Ia menegaskan, Indeks Demokrasi Indonesia merupakan instrumen penting dalam menilai kualitas demokrasi di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Menurutnya, praktik demokrasi harus dijalankan sesuai aturan dan tidak melampaui batas yang telah ditetapkan.

“Dalam FGD ini kita akan mengetahui bagaimana demokrasi dijalankan, apa batasannya, dan bagaimana melaksanakannya sesuai harapan negara dan masyarakat,” katanya.

Guritno menambahkan, demokrasi tidak dimaknai sebagai kebebasan yang membatasi hak orang lain. Sebaliknya, demokrasi harus dijalankan secara terbuka dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berpikir, serta berkumpul dan berserikat.

Ia juga mengapresiasi sinergi antara BPS dan Kesbangpol dalam menyelenggarakan forum tersebut. Menurutnya, FGD IDI menjadi salah satu instrumen penting untuk mengukur pelaksanaan demokrasi karena memiliki indikator dan parameter yang jelas.

“Setelah kegiatan ini harus ada hasil yang dapat dijadikan rekomendasi kepada gubernur, sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat,” tegasnya.

Guritno juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah serta kelompok masyarakat yang terlibat agar menyampaikan data sesuai kondisi di lapangan. Data yang tidak akurat, katanya, dapat berdampak pada pengambilan kebijakan yang keliru dan menimbulkan kericuan di tengah masyarakat.

Usai memberikan sambutan, Guritno secara resmi membuka kegiatan FGD IDI dengan menabuh tifa.

Sementara itu, Kepala Bidang Politik Kesbangpol Provinsi Papua Selatan, Yakobus Tunai, menjelaskan bahwa diskusi tersebut merupakan agenda rutin tahunan pemerintah daerah yang terhubung dengan pemerintah pusat dalam rangka pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia.

Ia menyebutkan, terdapat 22 indikator dalam penilaian IDI yang diambil dari berbagai dinamika dan persoalan di daerah. Indikator tersebut mencakup pendidikan politik, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan beragama, hingga produk hukum daerah yang mengakomodasi kepentingan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kebijakan publik dan pembentukan produk hukum daerah juga menjadi bagian dari penilaian.

“Seluruh indikator dihitung berdasarkan berbagai kejadian dan kondisi yang terjadi sepanjang tahun, kemudian diperoleh nilai Indeks Demokrasi Indonesia di daerah,” ujarnya.

Menurut Tunai, pengukuran tersebut penting karena menjadi salah satu indikator kinerja utama kepala daerah, khususnya gubernur. Indeks ini juga menggambarkan stabilitas daerah serta sejauh mana pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip demokrasi.

Berdasarkan hasil diskusi yang melibatkan partai politik dan berbagai elemen masyarakat, secara umum kehidupan sosial kemasyarakatan di Papua Selatan dinilai cukup rukun. Pemerintah disebut telah memberikan jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.

Meski demikian, terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian. Pertama, publikasi dokumen keuangan oleh pihak eksekutif dinilai belum sepenuhnya optimal sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik. Kedua, pendidikan politik oleh partai politik masih dinilai minim dan belum dilaksanakan secara terstruktur. Ketiga, keterbukaan data dan informasi publik serta pelibatan masyarakat dalam memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah masih perlu ditingkatkan.

Catatan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan demokrasi di Papua Selatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. (*)