Ketua MRP Papua Selatan Minta Investigasi Menyeluruh Kasus Kematian Alm.Leonardo Konorop Di Merauke

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan, Damianus Katayu, meminta dilakukan investigasi secara menyeluruh terhadap kasus kematian Alm.Leonardo Konorop, yang diduga melibatkan aparat keamanan di wilayah Papua Selatan.

Pernyataan tersebut disampaikan Damianus Katayu menyikapi adanya laporan dan informasi yang diterima MRP Papua Selatan terkait peristiwa kematian warga Merauke itu yang terjadi pada awal September 2026.

Menurut Damianus, berdasarkan kronologis yang diperoleh MRP Papua Selatan, terdapat dua peristiwa yang perlu mendapat perhatian serius. Peristiwa pertama terjadi pada 1 September 2026 yang disebut mengindikasikan keterlibatan oknum anggota TNI, sedangkan peristiwa kedua pada 3 September 2026 diduga melibatkan oknum anggota kepolisian.

“Kami meminta institusi TNI dan Polri untuk menindaklanjuti dugaan-dugaan tersebut melalui proses hukum yang transparan dan profesional, sehingga kebenaran dapat terungkap,” ujar Damianus, kepada Bataspapua.com, Rabu (16/9/2026).

MRP Papua Selatan, lanjutnya, juga akan melakukan langkah-langkah investigasi dan pendalaman terhadap berbagai laporan yang diterima. Selain itu, pihak keluarga korban didorong untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum maupun lembaga terkait.

Damianus juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun langsung ke Papua Selatan guna melakukan investigasi independen atas kasus yang menyebabkan meninggalnya warga tersebut.

“Kami berharap Komnas HAM dapat hadir dan melakukan investigasi secara objektif agar seluruh fakta dapat terungkap secara terang,” katanya.

Ia menegaskan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua Selatan selama ini relatif kondusif, sehingga seluruh pihak diminta menjaga stabilitas daerah dan menghindari tindakan kekerasan yang dapat memicu konflik baru.

Menurut Damianus, pembangunan, termasuk berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlangsung di Papua Selatan, harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat Orang Asli Papua Selatan dan perlindungan terhadap keselamatan warga.

“Kami menerima pembangunan dan PSN dengan baik, tetapi keselamatan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua, juga harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai terjadi tindakan kekerasan yang justru memunculkan persoalan baru,” tegasnya.

Damianus menambahkan, MRP Papua Selatan juga menerima informasi terkait dugaan tindakan kekerasan di wilayah Asmat. Meski informasi tersebut masih perlu diverifikasi, ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang profesional dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

“Kita semua memiliki tanggung jawab menjaga Papua Selatan tetap aman, damai dan kondusif. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, transparan dan sesuai aturan yang berlaku,” tutup Damianus.

Penulis: Jamal Y.Bwariat