KKB Sandera Sopir di Trans Wamena, Korban Dipaksa Serukan Papua Merdeka

BATASPAPUA.COM, WAMENA – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang menyebut diri sebagai TPNPB Kodap III Ndugama Darakma kembali melakukan aksi intimidasi terhadap warga sipil. Seorang sopir dilaporkan disandera kelompok tersebut di ruas Jalan Trans Wamena-Nduga, Selasa (15/9/2026).

Dalam rekaman yang beredar, korban tampak berada dalam situasi yang diduga berada di bawah tekanan kelompok bersenjata. Korban kemudian diminta menyampaikan pernyataan yang mendukung agenda Papua merdeka.

Dalam rekaman tersebut, korban menyampaikan pernyataan bahwa Papua harus merdeka dan mengaku mendukung perjuangan tersebut. Ia juga menyebut telah bekerja sebagai sopir di wilayah Papua sejak 2013 hingga 2026.

“Saya kasih tahu, memang Papua memang harus merdeka,” ujar korban dalam rekaman tersebut.

Korban juga menyampaikan kritik terhadap pemerintah Indonesia yang dinilainya kurang memperhatikan masyarakat Papua. Ia bahkan menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua meski mengaku sebagai pendatang yang telah lama tinggal dan bekerja di wilayah tersebut.

Namun, pernyataan korban dalam kondisi penyanderaan tidak dapat serta-merta dipandang sebagai pernyataan politik yang lahir secara bebas. Rekaman tersebut justru memperlihatkan bagaimana warga sipil dapat menjadi objek intimidasi dan propaganda kelompok bersenjata.

Aksi penyanderaan terhadap sopir di jalur Trans Wamena-Nduga juga kembali menunjukkan besarnya risiko keamanan yang masih dihadapi masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut. Jalur transportasi yang seharusnya menjadi akses mobilitas dan distribusi kebutuhan masyarakat justru dapat berubah menjadi lokasi ancaman terhadap warga sipil.

Lebih jauh, menjadikan warga yang tidak berdaya sebagai alat untuk menyampaikan pesan politik merupakan tindakan yang patut mendapat perhatian serius. Perbedaan pandangan politik tidak semestinya disampaikan dengan menempatkan keselamatan warga sipil sebagai taruhan.

Hingga kini, pernyataan dalam rekaman tersebut perlu dilihat dalam konteks dugaan penyanderaan dan intimidasi. Identitas korban, kronologi lengkap penyanderaan, kondisi korban setelah kejadian, serta langkah aparat untuk memastikan keselamatan dan membebaskannya masih perlu dikonfirmasi melalui sumber resmi.

Kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa masyarakat sipil di Papua membutuhkan jaminan keamanan, terutama mereka yang menggantungkan hidup dari aktivitas transportasi di wilayah rawan gangguan keamanan. (*)