Gubernur Apolo Safanpo Laporkan Progres Pembangunan Papua Selatan kepada Wamendagri dan Wamen PU

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, memaparkan perkembangan pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah Provinsi Papua Selatan kepada Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Papua Selatan, Rabu (15/7/2026).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa, jajaran Pemerintah Provinsi Papua Selatan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam paparannya, Gubernur Apolo Safanpo menjelaskan bahwa sejak terbentuknya Provinsi Papua Selatan sebagai daerah otonom baru (DOB), Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan 12 road map sebagai pedoman percepatan pembangunan pemerintahan daerah.

Seluruh tahapan tersebut, kata Apolo, telah dikerjakan secara bertahap sejak masa Penjabat Gubernur hingga pemerintahan definitif, mulai dari pembentukan perangkat daerah, penataan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), penyusunan Peraturan Gubernur, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan, pengisian keanggotaan DPRP Papua Selatan, proses pengalihan aset dari provinsi induk, hingga penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Seluruh target yang menjadi bagian dari road map dapat kami selesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,” ujar Apolo.

Selain aspek kelembagaan, Pemerintah Provinsi Papua Selatan juga terus mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintahan. Apolo mengingatkan bahwa peletakan batu pertama pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan dilakukan pada 4 Juni 2024 oleh Wakil Presiden RI saat itu, Ma’ruf Amin, yang turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri saat itu, Wempi Wetipo.

Sejak dimulainya pembangunan, terdapat sejumlah proyek strategis yang dikerjakan, meliputi pembangunan rumah susun (rusun), dua menara air bersih, 50 unit rumah khusus (rusus) tipe 70, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Kantor Gubernur Papua Selatan, Kantor DPRP Papua Selatan, Kantor MRP Papua Selatan, grand development kawasan pemerintahan, serta penataan kawasan.

Menurut Apolo, pembangunan rumah khusus telah dimanfaatkan sebagai kantor sementara Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Sebanyak 34 OPD saat ini telah berkantor di rumah khusus yang dibangun pemerintah,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembangunan Kantor MRP Papua Selatan hingga kini masih berlangsung dengan progres mencapai 48,75 persen, sementara pembangunan SPAM kawasan yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum telah rampung.

Apolo juga menyampaikan bahwa sejak 5 Januari 2026, Pemerintah Provinsi Papua Selatan secara resmi mulai berkantor di Kawasan Pemerintahan Salor sebagai pusat administrasi pemerintahan provinsi.

Menanggapi laporan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam melaksanakan seluruh tahapan pembangunan daerah.

Menurut Ribka, penyelesaian road map pembangunan Papua Selatan merupakan salah satu yang tercepat dibandingkan daerah otonom baru lainnya di Tanah Papua.

“Gubernur Apolo merupakan salah satu putra Papua yang menunjukkan komitmen dan kerja nyata. Hari ini kita dapat melihat hasil pembangunan yang sangat baik, termasuk kantor pemerintahan yang representatif,” ujar Ribka.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembangunan fisik harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk terus menghadirkan inovasi guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta mengoptimalkan potensi wilayah Papua Selatan.

Ribka juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada gubernur dan wakil gubernur dalam menjalankan program pembangunan.

Ia menekankan pentingnya menjaga sarana dan prasarana yang telah dibangun, sekaligus mendorong ASN agar terus meningkatkan kreativitas, profesionalisme, dan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diharapkan percepatan pembangunan Papua Selatan dapat terus berjalan sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di provinsi termuda di Indonesia tersebut.

Penulis: Jamal Y.Bwariat