DLHKP Papua Selatan Siapkan Strategi Perhutanan Sosial untuk Perkuat Ekonomi Masyarakat

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) Provinsi Papua Selatan terus memperkuat langkah strategis dalam mengembangkan program perhutanan sosial sebagai salah satu solusi meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Rapat Perdana Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial yang berlangsung di Swiss-Belhotel Merauke, Rabu (8/7/2026). Forum ini menjadi momentum awal untuk menyusun arah kebijakan, program prioritas, serta strategi pelaksanaan perhutanan sosial di Provinsi Papua Selatan.

Kepala DLHKP Provinsi Papua Selatan, Jujuk Rianto, mengatakan pemerintah daerah perlu menyiapkan alternatif penguatan ekonomi masyarakat di tengah proyeksi menurunnya penerimaan daerah dari dana bagi hasil maupun dana rehabilitasi pada tahun mendatang.

“Perhutanan sosial kami dorong sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan potensi hutan secara legal, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Jujuk.

Menurutnya, program tersebut akan difokuskan pada pengembangan hasil hutan bukan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat dikelola langsung oleh masyarakat dengan pendampingan pemerintah melalui DLHKP dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Jujuk menjelaskan, Kelompok Kerja Perhutanan Sosial diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, sedangkan DLHKP bertindak sebagai pelaksana harian yang bertanggung jawab mengoordinasikan implementasi program di lapangan.

“Kami akan mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan di lapangan sebagai pelaksana harian. Setiap langkah akan kami koordinasikan bersama Ketua Pokja agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran,” katanya.

Melalui rapat perdana tersebut, seluruh anggota Pokja diajak menyusun rencana kerja yang komprehensif, termasuk menetapkan program prioritas, mekanisme pendampingan masyarakat, serta langkah-langkah percepatan implementasi perhutanan sosial di Papua Selatan.

Selain menjadi instrumen pelestarian hutan, perhutanan sosial diharapkan mampu membuka peluang usaha baru bagi masyarakat, meningkatkan nilai tambah hasil hutan bukan kayu, serta memperkuat ekonomi masyarakat adat dan komunitas sekitar kawasan hutan.

Jujuk menegaskan seluruh hasil pembahasan dalam rapat akan dirumuskan sebagai rekomendasi resmi untuk disampaikan kepada Ketua Pokja Perhutanan Sosial sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan program ke depan.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan optimistis kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, Kesatuan Pengelolaan Hutan, serta berbagai pemangku kepentingan akan mempercepat terwujudnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Melalui penguatan perhutanan sosial, DLHKP Papua Selatan berkomitmen menjadikan kawasan hutan tidak hanya sebagai aset konservasi, tetapi juga sebagai sumber kesejahteraan yang dikelola secara bertanggung jawab untuk generasi sekarang dan masa depan.

Penulis: Jamal Y.Bwariat