MRP Papua Selatan Sampaikan Sejumlah Persoalan Ke Kementerian HAM RI

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan menyampaikan sejumlah persoalan terkait pelaksanaan program-program strategis pemerintah yang dinilai belum melibatkan lembaga representatif Orang Asli Papua (OAP). Aspirasi tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia (Ditjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM) Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Merauke, Selasa (28/7/2026).

Pertemuan tersebut menjadi forum dialog antara MRP Papua Selatan dengan tim Kementerian HAM untuk membahas berbagai isu yang berkembang di Papua Selatan, khususnya program pemerintah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat adat.

Ketua MRP Papua Selatan, Damianus Katayu, mengatakan MRP sebagai lembaga kultur yang memiliki kewenangan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan yang menyangkut hak-hak Orang Asli Papua, selama ini belum dilibatkan secara optimal dalam pelaksanaan sejumlah program strategis pemerintah di wilayah Papua Selatan.

Menurutnya, MRP tidak pernah dimintai pertimbangan ataupun menerima pemberitahuan resmi terkait pelaksanaan sejumlah program tersebut.

“Minimal ada surat kepada MRP sesuai kewenangan kami. Sampai hari ini kami tidak diminta memberikan pertimbangan terhadap program-program yang dilaksanakan,” kata Damianus.

Ia juga menilai pelaksanaan program di tingkat lapangan masih menyisakan persoalan karena belum dibangun ruang dialog yang terbuka dengan masyarakat adat maupun lembaga representatif yang mewakili mereka.

“Teman-teman MRP melihat proses di bawah belum berjalan dengan baik. Ruang dialog yang terbuka juga belum tersedia sehingga berbagai aspirasi masyarakat belum tersampaikan secara maksimal,” ujarnya.

Meski demikian, Damianus mengapresiasi kunjungan Ditjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM yang datang langsung ke Papua Selatan untuk mendengarkan berbagai masukan dari MRP.

“Kami berterima kasih kepada Kementerian HAM yang telah datang untuk mendengar secara langsung berbagai masukan dari MRP Papua Selatan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kantor Wilayah Kementerian HAM Papua Barat, Yosan Pigome, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai berbagai persoalan yang berkembang di Papua Selatan.

Menurutnya, pemerintah pusat telah menerima berbagai aspirasi masyarakat sehingga perlu dilakukan verifikasi melalui pengumpulan data dan informasi langsung dari daerah.

“Kami datang untuk mendengar, melihat, serta mengumpulkan data dan informasi secara langsung mengenai kondisi di Papua Selatan agar memperoleh gambaran yang utuh,” ujar Yosan.

Ia mengungkapkan, berdasarkan berbagai informasi yang diterima sebelumnya, sebagian masyarakat merasa sejumlah program pemerintah hadir tanpa melalui komunikasi yang memadai dengan pemangku kepentingan di daerah.

“Informasi yang kami terima menggambarkan program ini masuk seperti seolah-olah masuk ke rumah tanpa sepengetahuan pemilik rumah. Gambaran itu menunjukkan perlunya komunikasi dan pelibatan yang lebih baik dalam pelaksanaan program,” katanya.

Yosan menambahkan, berbagai persoalan yang berkembang di Papua Selatan kini telah menjadi perhatian pemerintah pusat karena telah banyak dibahas di tingkat nasional. Oleh karena itu, Kementerian HAM berupaya memastikan setiap informasi yang diterima sesuai dengan kondisi di lapangan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah.

Kunjungan tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, MRP, dan masyarakat adat sehingga pelaksanaan berbagai program pembangunan di Papua Selatan dapat berjalan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat dan mengedepankan prinsip dialog yang inklusif.

Penulis: Jamal Y.Bwariat