Pemprov Papua Selatan dan Dewan Pertahanan Nasional Bahas Penguatan Pertahanan Wilayah Perbatasan

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Republik Indonesia beserta tim dalam rangka membahas kondisi pertahanan di wilayah perbatasan serta menyusun rekomendasi kebijakan strategis terkait pertahanan, keamanan, dan kesiapsiagaan wilayah.

Rapat koordinasi berlangsung di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Papua Selatan, Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Kabupaten Merauke, Senin (27/7/2026).

Dalam rakor tersebut, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo memaparkan kondisi geografis, demografi, serta karakteristik sosial masyarakat Papua Selatan sebagai bagian dari bahan penyusunan rekomendasi strategis oleh Dewan Pertahanan Nasional.

Apolo menjelaskan bahwa Papua Selatan merupakan salah satu daerah otonom baru (DOB) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan. Menurutnya, pemerintahan di provinsi tersebut baru berjalan secara efektif sekitar satu tahun.

“Papua Selatan terdiri atas empat kabupaten, yakni Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat,” ujar Apolo.

Ia menyampaikan, wilayah administrasi Papua Selatan mencakup sekitar 80 distrik yang tersebar di empat kabupaten tersebut dengan jumlah penduduk sekitar 580 ribu jiwa.

Selain itu, Papua Selatan memiliki kawasan hutan yang luas dan merupakan provinsi terluas keempat di Indonesia, namun dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit.

“Ini merupakan provinsi terluas keempat di Indonesia, tetapi jumlah penduduknya tidak banyak,” katanya.

Lebih lanjut, Apolo menegaskan posisi strategis Papua Selatan sebagai wilayah perbatasan negara. Di sebelah timur, Papua Selatan berbatasan langsung dengan Papua Nugini (PNG), sementara di bagian selatan berbatasan dengan Australia melalui wilayah perairan.

Menurutnya, letak geografis tersebut menjadikan Papua Selatan memiliki peran penting dalam mendukung sistem pertahanan negara, menjaga keamanan kawasan perbatasan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan strategis di kawasan timur Indonesia.

Penulis: Jamal Y.Bwariat