Wamendagri Ribka Haluk Soroti Kinerja MRP, Siap Lakukan Evaluasi Menyeluruh

BATASPAPUA.COM, JAYAPURA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk melontarkan kritik keras terhadap kinerja lembaga-lembaga politik di Tanah Papua. Dalam Konferensi Analisis Papua Strategis Ketiga di Papua Youth Creative Hub, Jayapura, Jumat (29/5/2026), Ribka bahkan menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, hingga kepala daerah karena dinilai belum mampu menjawab berbagai persoalan mendasar yang masih membelit masyarakat Papua.

Pernyataan itu disampaikan Ribka menanggapi pertanyaan sejumlah anggota MRP yang mempertanyakan peran pemerintah pusat dalam penyelesaian berbagai persoalan di Papua.

“Saya akan evaluasi MRP semuanya. Apa yang dikerjakan MRP selama lima tahun ini akan kita evaluasi. MRP, DPR, gubernur, wakil gubernur, seluruhnya. Karena kita semua bertanggung jawab terhadap masalah ini,” tegas Ribka.

Menurutnya, selama ini pemerintah pusat terus bekerja mengawal berbagai kebijakan pembangunan Papua, termasuk mendampingi pemerintah daerah dan memperjuangkan berbagai program strategis di tingkat nasional.

Ribka mengungkapkan, pemerintah saat ini sedang merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 54 yang mengatur mekanisme rekrutmen anggota MRP. Sebagai ketua tim yang menangani perubahan regulasi tersebut, ia menegaskan akan mendorong lahirnya MRP yang benar-benar mampu menghasilkan regulasi perlindungan bagi Orang Asli Papua (OAP).

“Kami sedang merubah PP Nomor 54 untuk rekrutmen MRP. Saya yang bertanggung jawab dan saya ketuanya. Saya akan rekrut MRP yang betul-betul bisa menghasilkan regulasi proteksi untuk orang asli Papua,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ribka juga melontarkan evaluasi tajam terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus Papua yang telah berjalan selama 25 tahun. Ia menilai tujuan besar Otsus belum tercapai karena minimnya produk hukum daerah yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan bagi masyarakat Papua.

“Otonomi Khusus 25 tahun ini kita gagal. Kita gagal karena hasil Perdasi dan Perdasus selama 25 tahun hanya tiga yang dihasilkan. Jadi saya pasti akan evaluasi,” ujarnya.

Ribka menegaskan bahwa berbagai indikator pembangunan menunjukkan Papua masih menghadapi persoalan serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejumlah provinsi di Papua masih menempati posisi tertinggi secara nasional dalam angka kemiskinan, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran.

“Papua Pegunungan urutan satu angka kemiskinan, Papua Tengah urutan dua, Papua Barat Daya urutan tiga, Papua Selatan urutan empat, Papua Barat urutan lima. Rata-rata nasional 8,47 persen, sementara Papua Pegunungan sudah di atas 30 persen,” ungkapnya.

Ia menambahkan kondisi kemiskinan ekstrem di wilayah Papua bahkan lebih memprihatinkan karena hampir seluruh provinsi baru di Papua masuk dalam kategori tertinggi secara nasional.

Selain menyoroti kondisi sosial ekonomi, Ribka juga menyayangkan rendahnya partisipasi pemerintah daerah dalam forum strategis yang membahas masa depan Papua.

“Hari ini saya datang dari pagi ke acara ini. Setelah makan siang, pemerintah daerah saja tidak ada yang hadir. Saya ingin seluruh pemerintah daerah hadir supaya tahu bagaimana perkembangan Papua selama ini,” katanya.

Di akhir penyampaiannya, Ribka menegaskan bahwa masa depan Papua tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah pusat. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan harus bekerja bersama dan menghasilkan regulasi yang nyata untuk melindungi hak-hak Orang Asli Papua.

“Kalau tidak ada Perdasi dan Perdasus yang dilahirkan, tidak ada proteksi bagi kita. MRP mau berteriak sampai kapan pun, berjuang sampai kapan pun, tidak akan ada apa-apa. Kalau mau kerja untuk Papua, betul-betul harus orang yang punya hati untuk membangun,” tegas Ribka. (*)