Wagub Paskalis: Film “Pesta Babi” Adalah Gambaran dan Cermin Nyata Pembangunan di Papua Selatan

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Pernyataan Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, soal film dokumenter Pesta Babi-Kolonialisme di Zaman Kita menjadi sorotan tajam. Di tengah polemik dan perdebatan publik terkait film tersebut, Paskalis justru menegaskan bahwa isi dokumenter itu merupakan gambaran nyata dari situasi yang sedang terjadi di Papua Selatan.

Pernyataan itu disampaikan Paskalis saat membuka diskusi panel kerukunan umat beragama bertema “Kerukunan Umat Beragama dalam Perspektif Globalisasi” yang digelar Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Selatan di Aula Wojtyla, Keuskupan Agung Merauke, Sabtu (23/5/2026).

Alih-alih menolak atau defensif terhadap kritik dalam film tersebut, Paskalis mengakui bahwa dokumenter itu adalah bentuk koreksi keras terhadap cara kekuasaan bekerja di Papua.

“Ini juga koreksi untuk kita penguasa yang mempunyai niat membangun daerah ini,” kata Paskalis.

Ucapan itu menjadi pengakuan terbuka dari seorang pejabat tinggi daerah bahwa pembangunan yang selama ini dijalankan di Papua Selatan menyisakan luka, ketimpangan, dan keresahan di tengah masyarakat.

Film Pesta Babi sendiri belakangan ramai diperbincangkan publik karena mengangkat isu eksploitasi tanah, penggusuran, investasi, hingga perubahan sosial yang dinilai mengancam masyarakat asli Papua. Di media sosial, film tersebut memicu perdebatan antara pihak yang menganggapnya sebagai kritik sosial penting dan pihak yang menilainya terlalu provokatif.

Namun bagi Paskalis, film itu bukan sekadar tontonan atau propaganda. Ia melihatnya sebagai ruang refleksi bersama, terutama bagi pemerintah dan elit kekuasaan.

“Mari kita mengintrospeksi diri apakah saya juga terlibat dalam pesta babi ini atau tidak,” ujarnya.

Paskalis bahkan memperluas makna “pesta” dalam film tersebut. Menurutnya, persoalan di Papua Selatan tidak hanya soal eksploitasi sumber daya, tetapi juga menyangkut berbagai bentuk ketidakadilan sosial yang selama ini berlangsung diam-diam.

“Ada pesta penggusuran, pesta pembalakan, pesta kebijakan, pesta jeritan dan tangis, dan ada juga pesta kehilangan,” katanya.

Kalimat itu menjadi kritik telanjang terhadap arah pembangunan yang dinilai lebih sering melayani kepentingan modal dan kekuasaan dibanding keselamatan masyarakat adat dan lingkungan hidup.

Paskalis mempertanyakan posisi semua pihak dalam situasi tersebut: apakah menjadi pelaku, penonton, atau justru bagian dari sistem yang membiarkan semuanya terjadi.

“Apakah saya juga sebagai inisiator untuk pesta ini, mari kita semua renungkan ini,” katanya.

Di tengah derasnya investasi dan proyek pembangunan di Papua Selatan, pernyataan Wagub ini dinilai sebagai alarm keras bahwa pembangunan tanpa keadilan hanya akan melahirkan konflik sosial baru.

Ia menegaskan bahwa masyarakat Papua pada dasarnya tidak menolak pembangunan. Namun pembangunan yang dipaksakan tanpa menghormati kondisi sosial, budaya, dan geografis Papua hanya akan memperbesar rasa kehilangan masyarakat adat di atas tanahnya sendiri.

“Keadaan geografis di Papua Selatan menantang, sangat bersahaja dan cukup ramah. Tetapi dalam keramahan dan kesahajaan itu jangan digunakan sebagai peluang untuk menggeser sesama,” ujarnya.

Pernyataan itu sekaligus menyentil praktik pembangunan yang dianggap memanfaatkan sikap terbuka masyarakat Papua untuk masuk dan menguasai ruang hidup mereka.

Di tengah meningkatnya kritik terhadap proyek-proyek besar di Tanah Papua, pengakuan terbuka dari Wakil Gubernur Papua Selatan ini menjadi sinyal bahwa suara keresahan masyarakat tidak lagi bisa dianggap sekadar narasi pinggiran.

Film Pesta Babi kini bukan hanya menjadi dokumenter kontroversial, tetapi telah berubah menjadi cermin yang memantulkan wajah pembangunan Papua hari ini: penuh janji, tetapi juga menyisakan pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya menikmati hasil pembangunan, dan siapa yang perlahan tersingkir di tanahnya sendiri. (*)