Viral di Media Sosial, Warga Minta BLK Ribka Haluk Dilanjutkan

BATASPAPUA.COM, NABIRE – Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Ribka Haluk di Kaladiri, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, kembali menjadi sorotan tajam publik setelah sebuah video viral di media sosial memperlihatkan kondisi bangunan yang belum rampung dan mulai ditumbuhi rumput liar.

Video yang diunggah akun Facebook Penison Wenda pada 27 Februari itu memicu gelombang reaksi warganet. Dalam rekaman tersebut, seorang pria secara terbuka meminta Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, untuk segera melanjutkan pembangunan fasilitas yang dinilai sangat vital bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Dengan nada tegas, pria itu menyoroti pentingnya pendidikan berbasis keterampilan dibanding sekadar ijazah formal.

“Mereka tidak pakai ijazah, mereka pakai sertifikat dari BLK. Di sana diajarkan skill dasar seperti bengkel, membangun rumah, servis AC, dan keterampilan teknis lainnya. Saat tiba di Papua, mereka sudah siap bekerja dan bertahan hidup,” ujarnya dalam video yang kini telah ditonton sekitar 2 ribu kali.

Ia menilai, pola pelatihan berbasis kompetensi seperti BLK sangat relevan dengan kondisi generasi muda Papua saat ini. Banyak anak muda, menurutnya, memiliki kemampuan teknis kuat meski tidak seluruhnya menempuh pendidikan formal secara optimal.

“Kalau BLK ini aktif, Papua Tengah bisa lebih maju 10 tahun ke depan. Banyak tenaga muda yang mungkin tidak terlalu kuat dalam membaca, tapi punya kemampuan besar dalam keterampilan teknis,” katanya lagi.

Kondisi bangunan yang tampak mangkrak memunculkan pertanyaan publik: mengapa proyek strategis ini tidak dilanjutkan? Apakah terkendala anggaran, persoalan administrasi, atau ada faktor lain yang belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat?

BLK sejatinya bukan sekadar bangunan fisik. Ia merupakan simbol komitmen pemerintah dalam mencetak tenaga kerja terampil yang siap bersaing di sektor konstruksi, otomotif, industri jasa, hingga perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua Tengah. Tanpa fasilitas pelatihan yang memadai, peluang kerja teknis berisiko kembali didominasi tenaga dari luar daerah.

Dalam video tersebut, pria itu juga mendesak Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, serta perguruan tinggi di Papua Tengah untuk tidak tinggal diam.

“Bapak Gubernur dan pihak terkait mohon beri perhatian penuh. Tidak perlu namanya seperti apa, mau diganti atau tidak, terserah. Yang terpenting pembangunan BLK ini diaktifkan kembali,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah belum memberikan keterangan resmi terkait kelanjutan pembangunan BLK Ribka Haluk di Kaladiri. Ketiadaan penjelasan ini justru memperkuat persepsi publik bahwa proyek tersebut kurang mendapat prioritas.

Di tengah semangat otonomi dan pembangunan daerah otonom baru, keberadaan BLK menjadi salah satu indikator keseriusan pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis keterampilan. Tanpa langkah konkret, kekhawatiran akan meningkatnya pengangguran terbuka di kalangan OAP bukanlah isapan jempol belaka.

Kini bola ada di tangan pemerintah. Publik menunggu jawaban: apakah BLK Ribka Haluk akan kembali hidup sebagai pusat penguatan SDM Papua Tengah, atau justru menjadi monumen sunyi dari proyek yang terhenti di tengah jalan.(*)