Tak Lagi Didukung PDIP, Apolo: Tidak Masalah
BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menegaskan bahwa penarikan dukungan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan hal yang wajar dalam dinamika politik.
Ia menilai setiap partai memiliki hak untuk memberikan maupun mencabut dukungan, dan kondisi tersebut bukanlah sesuatu yang perlu dipermasalahkan.
“Tidak ada masalah, itu hal biasa dalam proses politik. Kita bisa menerima,” ungkap Gubernur kepada wartawan, Selasa (2/12/2025).
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah sejak awal berupaya merangkul seluruh partai politik, termasuk yang berada di luar koalisi dengan tujuan memastikan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan secara maksimal.
“Tugas pembangunan dan pelayanan itu berat. Tidak bisa dilakukan oleh satu partai atau satu koalisi saja,” tegasnya.
Menurutnya, koalisi diperlukan pada tahap politik, namun setelah memasuki pemerintahan, selaku kepala daerah berkewajiban menjadi pembina politik bagi semua partai.
Ketika disinggung soal dirinya lebih memilih bergabung di Partai Golkar dibanding partai PDI Perjuangan yang telah mengusungnya hingga menang dalam Pilgub Papua Selatan 2024, Apolo menyebut bahwa restrukturisasi partai di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota adalah hal yang lumrah. Mulai dari selesainya masa jabatan kepengurusan, pelaksanaan musda, konferda, hingga penataan organisasi menjelang pemilu.
“Yang terpenting adalah persatuan dan kesatuan untuk bersama-sama membangun daerah,” ujarnya.
Gubernur menegaskan bahwa dukungan politik tidak terlepas dari keselarasan program pembangunan. Selama pemerintah menjalankan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, ia optimistis dukungan tetap konsisten.
“Kalau program pembangunan sesuai kebutuhan rakyat, saya kira tidak ada masalah namun jika tidak sesuai, tentu harus dikritisi. Penyeimbang tetap diperlukan dalam proses pemerintahan,” jelasnya.
Di akhir pernyataan, Gubernur memastikan komunikasi dengan semua partai politik akan terus dilakukan demi menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan di Papua Selatan.
“Komunikasi akan terus dilakukan,” tutupnya. (AL/ADM)










Tinggalkan Balasan