Polemik MRP Terus Bergulir, Agustinus Anggaibak Siap Ke Jakarta: Tantang Paul Finsen Mayor Buktikan Tuduhan

BATASPAPUA.COM, JAYAPURA, – Polemik terkait keberadaan lembaga kultural Majelis Rakyat Papua (MRP) terus bergulir dan memicu perdebatan terbuka di ruang publik.

Sebelumnya, Anggota DPD RI asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, secara tegas meminta agar MRP di enam provinsi di Tanah Papua dibubarkan karena dinilai tidak lagi berpihak kepada kepentingan masyarakat adat Papua.

Pernyataan tersebut langsung menuai kecaman dari Ketua Asosiasi MRP se-Tanah Papua, Agustinus Anggaibak. Adu pandangan kedua tokoh ini pun meluas menjadi perdebatan di tengah masyarakat Papua, terutama di berbagai platform media sosial.

Tidak berhenti pada wacana pembubaran, Paul Finsen Mayor juga baru-baru ini mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran MRP di enam provinsi di Tanah Papua.

Desakan tersebut semakin memperuncing dinamika politik dan kelembagaan terkait peran serta masa depan MRP dalam pelaksanaan otonomi khusus di Papua.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah yang juga Ketua Asosiasi MRP se-Tanah Papua, Agustinus Anggaibak, menegaskan pihaknya akan menempuh jalur koordinasi kelembagaan menyusul polemik wacana pembubaran MRP yang berkembang di media sosial.

Anggaibak menyebut, pernyataan terkait pembubaran MRP se-Tanah Papua yang disampaikan oleh anggota senator, Paul Finsen Mayor, telah memicu kegaduhan publik dan menimbulkan tekanan terhadap sejumlah pihak di internal MRP.

“Terkait dengan berbagai persoalan yang terjadi saat ini, terutama yang berkembang di media sosial, ada oknum anggota senator yang menyampaikan wacana pembubaran MRP se-Tanah Papua. Bahkan, pernyataan tersebut disertai dengan ancaman terhadap oknum-oknum di MRP,” kata Anggaibak dalam video yang diterima radaksi BatasPapua.com, Rabu (25/03/2026).

Ia menegaskan, MRP tidak akan melayani polemik melalui media sosial dan memilih menyelesaikan persoalan tersebut melalui forum resmi di tingkat nasional.

“Hal-hal seperti ini nantinya akan kami bicarakan secara langsung. Tidak perlu lagi kita saling berdebat di media sosial. Saya pastikan, setelah hari Paskah tanggal 7 nanti seluruh unsur MRP se-Tanah Papua akan berada di Jakarta,” ujarnya.

Menurut dia, agenda utama kunjungan ke Jakarta adalah melakukan koordinasi dengan pimpinan dan Dewan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, termasuk meminta klarifikasi langsung dari Paul Finsen Mayor atas berbagai pernyataan yang sebelumnya disampaikan di ruang publik.

“Beliau harus menunjukkan fakta dan bukti atas semua pernyataan yang selama ini disampaikan di media sosial,” tegasnya.

Selain bertemu DPR RI, Anggaibak mengatakan MRP juga telah menjadwalkan audiensi dengan Presiden, Menteri Keuangan, serta Menteri Dalam Negeri. Dalam pertemuan tersebut, MRP akan mendorong agar pemerintah pusat memfasilitasi pertemuan besar seluruh pemangku kepentingan di Tanah Papua.

“Semua pihak yang terkait dengan Tanah Papua perlu duduk bersama. Kami juga telah menyiapkan surat resmi kepada Menteri Dalam Negeri agar pertemuan ini dapat difasilitasi. Tujuannya adalah membahas secara serius bagaimana pelaksanaan otonomi khusus di Papua dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” katanya.

Ia menilai, dinamika yang terjadi saat ini justru menunjukkan kecenderungan saling menjatuhkan di media sosial, yang dinilai tidak produktif bagi pembangunan Papua.

“Energi kita habis untuk saling menyerang, bukan untuk membangun Papua. Bahkan di ruang media sosial terjadi semacam pembunuhan karakter yang sama sekali tidak memberikan dampak positif bagi Tanah Papua maupun masyarakatnya,” ujar Anggaibak.

Karena itu, ia mengimbau seluruh pimpinan dan anggota MRP se-Tanah Papua agar tidak terpancing polemik di media sosial, termasuk komentar yang disampaikan Paul Finsen Mayor.

“Tidak perlu menanggapi secara serius polemik di media sosial. Nantinya kita akan bertatap muka langsung dengan beliau di DPR RI,” pungkasnya. (*)