Pemprov Papua Selatan Perkuat Kolaborasi Perhutanan Sosial untuk Dorong Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus memperkuat komitmen dalam mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan melalui pengembangan program perhutanan sosial sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat adat dan kelompok pengelola hutan.

Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, saat membuka Rapat Perdana Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial yang diselenggarakan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Selatan di Swiss-Belhotel Merauke, Rabu (8/7/2026).

Dalam sambutannya, Ferdinandus mengatakan rapat perdana tersebut menjadi momentum strategis untuk menyusun program kerja Pokja Perhutanan Sosial sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat implementasi perhutanan sosial di Papua Selatan.

“Pokja ini memiliki modal yang sangat besar untuk mewujudkan tujuan bagaimana perhutanan sosial dapat berjalan secara maksimal. Rapat ini akan menentukan berbagai program dan kegiatan yang menjadi fondasi pelaksanaan perhutanan sosial ke depan,” ujarnya.

Menurut Ferdinandus, pembentukan Pokja Perhutanan Sosial bukan sekadar memenuhi amanat regulasi, tetapi merupakan langkah konkret membangun kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, masyarakat adat, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, hingga mitra pembangunan.

Ia menilai implementasi perhutanan sosial merupakan pekerjaan yang kompleks karena melibatkan banyak pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, seluruh peserta rapat diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam setiap pembahasan sehingga menghasilkan rekomendasi dan program kerja yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Jangan hanya hadir dalam rapat, tetapi mari kita fokus agar pembahasan ini menghasilkan program-program yang benar-benar berguna bagi masyarakat,” tegasnya.

Ferdinandus juga memberikan apresiasi kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Selatan atas inisiatif membentuk dan menggelar rapat perdana Pokja Perhutanan Sosial sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan kawasan hutan.

Ia berharap forum tersebut mampu melahirkan berbagai program strategis yang dapat mempercepat pelaksanaan perhutanan sosial di Papua Selatan, sekaligus memperkuat perlindungan hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, serta menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

“Mari kita bahas agenda Pokja ini dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan kegiatan-kegiatan yang berguna bagi generasi hari ini, generasi mendatang, bahkan untuk masa depan. Apa yang kita putuskan hari ini akan menentukan arah pembangunan perhutanan sosial ke depan,” katanya.

Rapat perdana Pokja Perhutanan Sosial dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat, perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan, pemerintah kabupaten, Majelis Rakyat Papua (MRP), perguruan tinggi, BUMN, BUMD, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai mitra pembangunan yang akan bersama-sama mendukung percepatan implementasi program perhutanan sosial di Provinsi Papua Selatan.

Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola hutan yang berkelanjutan, memperkuat kolaborasi multipihak, serta memastikan manfaat pengelolaan sumber daya hutan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.

Penulis: Jamal Y.Bwariat