Pemerintah Pusat Bergerak Cepat Pulihkan Situasi di Wamena

BATASPAPUA.COM, WAMENA – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan komitmen Pemerintah Pusat untuk hadir secara penuh dalam menangani dan memulihkan situasi keamanan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, menyusul konflik yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Penegasan tersebut disampaikan Ribka Haluk saat memimpin Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, para kepala daerah, unsur TNI-Polri, Majelis Rakyat Papua (MRP), Lembaga Masyarakat Adat (LMA), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh komponen pembangunan di Ruang Rapat Bupati Jayawijaya, Sabtu (16/5/2026).

Dalam forum tersebut, Ribka menekankan bahwa negara tidak akan membiarkan masyarakat menghadapi situasi sulit sendirian. Pemerintah, kata dia, hadir untuk memastikan proses pemulihan berjalan menyeluruh, terukur, dan bermartabat hingga masyarakat benar-benar kembali hidup normal.

“Saya atas nama Menteri Dalam Negeri mewakili Pemerintah Pusat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Wamena dan seluruh komponen pembangunan yang telah melakukan upaya-upaya penyelamatan,” ujar Ribka Haluk.

Ia secara khusus memberikan apresiasi kepada masyarakat Wamena yang dinilai bergerak cepat saat konflik terjadi dengan saling membantu, menenangkan situasi, serta melakukan langkah-langkah kemanusiaan untuk menyelamatkan warga terdampak.

Menurut Ribka, solidaritas masyarakat menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas sosial di tengah situasi yang sempat memanas. Karena itu, ia meminta seluruh elemen masyarakat tetap menjaga persaudaraan dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, terutama yang beredar melalui media sosial.

“Pertama, kepada masyarakat Wamena yang pada saat kejadian langsung ada pergerakan cepat dan melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk saling membantu dan menenangkan di antara mereka,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Pusat juga meminta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama pemerintah kabupaten segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap warga terdampak, termasuk kebutuhan penanganan, rehabilitasi, dan dukungan sosial yang dibutuhkan masyarakat.

Pendataan tersebut akan dilakukan secara terpadu bersama delapan kabupaten di wilayah Papua Pegunungan sebagai dasar menentukan besaran dukungan pemerintah.

“Bersama-sama kita semua bertanggung jawab. Pendataan ini akan menjadi dasar untuk menghitung seberapa besar kemampuan pemerintah dalam membantu warga-warga yang terdampak,” jelas Ribka.

Ia menjelaskan, hasil pendataan nantinya menjadi landasan penggunaan anggaran baik melalui APBD kabupaten, APBD provinsi, maupun dukungan langsung dari Pemerintah Pusat.

Ribka juga memastikan seluruh pihak telah bersepakat untuk menghentikan konflik dan mengedepankan langkah-langkah pemulihan demi menjaga stabilitas keamanan di Papua Pegunungan.

“Kami sudah menyatakan bahwa konflik-konflik sudah tidak ada lagi. Sekarang kita fokus menyelesaikan persoalan pemerintahan dan pemulihan masyarakat yang terdampak,” tegasnya.

Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Pusat, Ribka menegaskan dirinya telah ditugaskan langsung oleh Menteri Dalam Negeri untuk terus berada di Papua Pegunungan dan melakukan koordinasi sampai kondisi benar-benar pulih.

“Saya akan ada di sini. Saya sudah ditugaskan oleh Bapak Menteri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah sampai dengan kondisi pulih,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ribka menegaskan seluruh unsur penanganan konflik dan pemulihan harus bergerak dalam satu komando di bawah kepala daerah masing-masing di delapan kabupaten Papua Pegunungan.

“Siapa pun yang masuk ke dalam penanganan, semua satu komando. Satu komando Kepala Daerah di delapan kabupaten,” katanya.

Ia juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), TNI, dan Polri bekerja secara terpadu dengan pendekatan persuasif agar proses pemulihan berjalan cepat dan situasi keamanan tetap terkendali.

Selain penanganan darurat, Kementerian Dalam Negeri akan memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) terkait penanganan konflik di wilayah Papua Pegunungan. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam mengambil langkah-langkah strategis dan terukur.

“Kementerian Dalam Negeri akan menolong kita menyiapkan itu sehingga ada landasan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan tindakan-tindakan yang terukur,” jelasnya.

Usai rapat koordinasi, Ribka Haluk bersama Gubernur Papua Pegunungan dan jajaran pemerintah daerah meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak, termasuk rumah-rumah warga yang terbakar, rumah sakit, serta lokasi pengungsian.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, kesehatan, dan tempat tinggal sementara, dapat terpenuhi dengan baik.

Pemerintah juga menyiapkan mekanisme pemulangan pengungsi secara bertahap setelah situasi keamanan dinyatakan kondusif.

“Intinya masyarakat harus kembali ke kehidupan normal, dan masyarakat dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, semuanya berjalan secara baik,” ujar Ribka.

Dalam rapat tersebut disepakati sejumlah langkah strategis, di antaranya proses pencarian korban tetap dilanjutkan oleh Tim SAR bersama TNI dan Polri, penghentian seluruh bentuk konflik, larangan membawa senjata tajam, larangan praktik pembayaran kepala, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, rehabilitasi rumah warga terdampak, pemulangan pengungsi secara bertahap, hingga penyusunan Perdasi dan Perdasus terkait penanganan konflik.

Pemerintah optimistis melalui sinergi seluruh pihak, situasi keamanan di Wamena dan wilayah Papua Pegunungan dapat segera pulih sehingga masyarakat kembali hidup dalam suasana damai, aman, dan sejahtera.

“Kita akan bekerja bersama-sama. Intinya masyarakat harus kembali ke kehidupan normal,” tutup Ribka Haluk.

Penulis: Jamal Y.Bwariat