Papua Selatan Dorong Percepatan Infrastruktur 4G untuk Dukung PSN Gula dan Bioetanol di Merauke

BATASPAPUA.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi guna mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) swasembada gula dan bioetanol terintegrasi di Kabupaten Merauke. Dukungan konektivitas digital dinilai menjadi faktor krusial dalam menjamin keberhasilan proyek hilirisasi berskala besar tersebut.

PSN gula dan bioetanol di Merauke merupakan bagian dari agenda prioritas nasional yang sejalan dengan target swasembada gula, ketahanan energi berbasis bioetanol, serta program hilirisasi industri dalam RPJMN 2025–2029 dan Asta Cita Presiden. Proyek ini memiliki dasar regulasi antara lain Perpres Nomor 40 Tahun 2023, Keppres Nomor 19 Tahun 2025, serta Surat Keterangan PSN dari KPPIP.

Proyek yang berlokasi di Klaster 3 Merauke seluas ±633.000 hektare—mencakup wilayah Tanah Miring, Kurik, Jagebob, Malind, dan sekitarnya—ditargetkan mampu memproduksi gula hingga 3 juta ton per tahun melalui empat pabrik berkapasitas masing-masing 40.000 TCD. Selain itu, proyek ini menargetkan produksi bioetanol sebesar 300 juta liter per tahun, didukung pembangkit biomassa berkapasitas 350 MW.

Total kebutuhan lahan mencapai ±300.000 hektare dengan potensi penyerapan tenaga kerja sekitar 61.500 orang. Secara makro, proyek ini diproyeksikan mampu mengurangi impor gula hingga ±5 juta ton per tahun dan menghemat devisa negara sekitar Rp27,5 triliun per tahun.

Memasuki tahun 2026, progres proyek meliputi penyiapan lahan ±20.000 hektare dan penanaman awal ±500 hektare. Mulai 2026, penanaman ditargetkan mencapai 35.000 hektare per tahun, dengan giling perdana direncanakan pada 2027 dan penyelesaian penuh pada 2032.

Di tengah skala proyek yang besar, ketersediaan infrastruktur telekomunikasi di Papua Selatan masih terbatas. Sejumlah distrik dan kawasan perbatasan masih tergolong blank spot, sementara jaringan fiber optik belum menjangkau sebagian besar desa.

Data 2024 menunjukkan desa yang terjangkau fiber optik di tingkat provinsi baru mencapai 5,82 persen. Terdapat 223 titik akses internet layanan publik, 609 BTS BAKTI, dan 10 titik Palapa Ring. Secara kabupaten, cakupan fiber optik desa di Merauke mencapai 15,26 persen, Boven Digoel 1,79 persen, Mappi 2,44 persen, dan Asmat 2,26 persen.

Kondisi ini berdampak pada layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keamanan kawasan, hingga operasional proyek strategis nasional.

Berdasarkan paparan kebutuhan kawasan proyek, total diperlukan 25 tower 4G yang akan dikembangkan secara bertahap pada periode 2025–2030. Rinciannya, enam tower diusulkan oleh PT Global Papua Abadi dan 19 tower oleh PT Murni Nusantara Mandiri.

Konektivitas 4G dinilai mendesak untuk mendukung komunikasi pekerja dan masyarakat, layanan darurat dan kesehatan, pengamanan kawasan, digitalisasi pertanian berbasis IoT dan drone, integrasi rantai pasok nasional, hingga modernisasi pertanian presisi.

Tanpa dukungan jaringan yang memadai, operasional proyek dan pertumbuhan ekonomi kawasan berpotensi terhambat secara signifikan.

Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital menjelaskan bahwa usulan pembangunan BTS baru harus diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota melalui sistem SIGNAL. Pemerintah juga akan melelang frekuensi 700 MHz dengan kewajiban pembangunan di lokasi prioritas berdasarkan usulan daerah.

Selain itu, terdapat program Kampung Internet (FBB) yang memberikan bantuan internet gratis selama 6–12 bulan bagi UMKM, koperasi, BUMDes, serta sektor pendidikan dan kesehatan, dengan dasar hukum Kepdirjen Nomor 111 Tahun 2025.

Terkait layanan satelit, penggunaan Direct to Cell oleh Starlink belum dapat dilakukan karena izin yang dimiliki masih berupa ISP dan VSAT tertutup.

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi menyampaikan bahwa dukungan terhadap PSN dipahami sebagai kebutuhan strategis nasional, namun tetap harus mempertimbangkan regulasi, prioritas pembangunan, serta efisiensi anggaran.

Saat ini, penyedia layanan aktif di Papua Selatan terbatas pada Telkom dan Telkomsel. Jalur kabel fiber optik di wilayah Laut Arafura juga kerap mengalami gangguan. Beberapa wilayah seperti Merauke–Distrik Halor dan perbatasan Sota masih tergolong blank spot hingga ±80 persen. Tower BTS BAKTI yang ada memiliki tinggi sekitar 18 meter sehingga cakupan sinyal relatif terbatas.

BAKTI menegaskan bahwa pembangunan tower baru harus melalui verifikasi teknis dan administrasi. Alternatif percepatan dapat dilakukan melalui kewajiban pembangunan oleh operator pemenang lelang frekuensi 700 MHz, optimalisasi BTS eksisting, serta survei lapangan bersama untuk memvalidasi kebutuhan riil di lokasi PSN.

Audiensi menghasilkan sejumlah kesepakatan tindak lanjut, antara lain:

Diskominfo Papua Selatan akan menyampaikan surat resmi kepada BAKTI dan Ditjen Infrastruktur Digital untuk pelaksanaan survei lapangan.

Pemerintah daerah akan mengusulkan lokasi BTS prioritas melalui sistem SIGNAL.

Dilakukan koordinasi teknis lanjutan terkait mekanisme pembangunan dan lokasi prioritas.

Pertukaran narahubung antar pihak guna mempercepat komunikasi dan implementasi.

Pemerintah daerah berharap percepatan konektivitas digital di Papua Selatan dapat menjadi fondasi penting dalam mendukung keberhasilan PSN gula dan bioetanol di Merauke, sekaligus mempercepat transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia. (AL/ADM)