MRP Papua Selatan Minta Optimalisasi Lahan PSN dan Libatkan Masyarakat Adat dalam Pemetaan SID

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan, Damianus Katayu, meminta pemerintah memprioritaskan optimalisasi lahan yang telah dibuka dalam Program Strategis Nasional (PSN) sektor pertanian sebelum melakukan pembukaan lahan baru. Menurutnya, langkah tersebut penting agar pelaksanaan program cetak sawah berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Damianus dalam rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Dewan Pertahanan Nasional (DPN) RI yang membahas berbagai isu strategis di Papua Selatan.

Damianus mengatakan proyek cetak sawah dalam PSN saat ini telah berjalan sehingga pemerintah perlu memastikan lahan yang telah dibersihkan segera ditanami dan dimanfaatkan secara optimal.

“Yang sudah dibersihkan harus segera dioptimalkan melalui pembersihan lanjutan dan penanaman. Jangan terburu-buru membuka lahan baru sebelum lahan yang ada benar-benar produktif,” ujarnya kepada wartawan, kemarin.

Selain optimalisasi lahan, MRP Papua Selatan juga menyoroti pentingnya penyusunan Survey Investigasi dan Desain (SID) yang berbasis masyarakat adat. Menurut Damianus, pemetaan yang akurat menjadi fondasi utama agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan di lapangan.

Ia mengungkapkan, hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta pihak terkait mengenai rencana pengembangan lahan seluas 400 hektare di Kampung Wasur menemukan masih adanya persoalan terkait kejelasan peta dan dokumen SID.

“Hasil RDP menunjukkan peta dan SID untuk lokasi tersebut masih belum jelas. Karena itu pemetaan harus menjadi perhatian utama agar pelaksanaan program memiliki dasar yang kuat,” katanya.

Damianus juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap capaian program cetak sawah dengan menghitung secara rinci luas lahan yang telah dibuka dan luas lahan yang benar-benar telah ditanami.

Menurutnya, tantangan pertanian di Merauke bukan hanya pada pembukaan lahan, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya air. Saat musim hujan, sebagian wilayah mengalami kelebihan air dan banjir, sedangkan pada musim kemarau petani menghadapi kekeringan yang menghambat produktivitas.

“Kondisi ini menyebabkan petani umumnya baru mampu melakukan dua kali musim tanam dalam setahun. Bahkan pada musim tanam kedua, mereka sering menghadapi kekurangan air,” ujarnya.

Karena itu, MRP Papua Selatan mendorong pemerintah memperkuat sistem irigasi agar lahan pertanian dapat dimanfaatkan secara optimal dan petani memiliki peluang meningkatkan intensitas tanam hingga tiga kali dalam setahun.

Di sisi lain, Damianus menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat adat merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan PSN di Papua Selatan. Menurutnya, dialog yang terbuka harus terus dilakukan agar masyarakat adat dapat menyampaikan aspirasi serta ikut memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul.

“Kita harus banyak mendengar masyarakat adat. Mereka harus dihadirkan dalam setiap proses dialog agar dapat memberikan masukan dan tidak merasa tersisih dari pembangunan yang berlangsung di tanah mereka,” tegasnya.

Ia berharap seluruh tahapan pelaksanaan PSN, mulai dari pemetaan, perencanaan, hingga implementasi di lapangan, dilakukan secara transparan dengan melibatkan masyarakat adat sehingga program pembangunan dapat berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi Papua Selatan.

Penulis: Jamal Y.Bwariat