Kimaam Dibatalkan, PSN Peternakan Bergeser Ke Distrik Okaba Papua Selatan

BATASPAPUA.COM, MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan memastikan rencana pengembangan peternakan sapi dan kerbau dalam Program Strategis Nasional (PSN) tidak lagi diarahkan ke Distrik Kimaam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Selatan yang menetapkan kawasan tersebut sebagai wilayah konservasi.

Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DP2KP) Provinsi Papua Selatan, Paino, mengatakan Pulau Kimaam tidak memenuhi peruntukan ruang untuk pengembangan peternakan skala besar karena masuk dalam kawasan penyangga dan rawa dalam.

“Setelah kami menelaah RTRW Papua Selatan, memang Pulau Kimaam merupakan daerah penyangga, rawa dalam, dan kawasan konservasi, sehingga wilayah tersebut tidak diperuntukkan bagi kegiatan pengembangan peternakan yang dimaksud,” kata Paino kepada wartawan di Merauke, baru-baru ini.

Meski demikian, pemerintah memastikan program pengembangan ternak sapi dan kerbau tetap berjalan sebagai bagian dari agenda pemerintah pusat untuk memperkuat ketahanan pangan dan ketersediaan daging nasional.

Menurut Paino, konsep pengembangan peternakan yang dirancang tidak akan membuka hutan secara masif seperti pembukaan lahan sawah. Sistem peternakan nantinya lebih menitikberatkan pada pemanfaatan lahan terbuka dengan pengelolaan berbasis kandang dan area berpagar.

“Pengembangan peternakan ini tidak membongkar hutan seperti pembukaan sawah. Hewan-hewan ternak nantinya berada di dalam kawasan yang diberi pagar dan dapat berdampingan dengan satwa lain seperti rusa,” ujarnya.

Berdasarkan hasil identifikasi awal, Distrik Okaba disebut menjadi wilayah yang paling potensial untuk pengembangan peternakan karena memiliki hamparan lahan yang luas dan dinilai sesuai dengan kebutuhan program.

“Setelah dilakukan pengecekan wilayah yang cocok, wacananya diarahkan ke Distrik Okaba karena hamparannya sangat luas,” tambahnya.

Pemerintah pusat sendiri disebut membutuhkan kawasan peternakan sekitar 200 ribu hektare untuk mendukung program tersebut. Jenis sapi yang akan dikembangkan nantinya juga akan disesuaikan dengan kondisi geografis dan iklim di Papua Selatan.

Paino menilai program ini penting mengingat tren ketersediaan daging yang terus menurun, sementara kebutuhan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

“Grafik ketersediaan daging saat ini cenderung menurun, sementara kebutuhan terus meningkat. Karena itu pemerintah sedang merancang langkah agar keseimbangan pasokan dan kebutuhan tetap terjaga,” katanya.

Ia menegaskan, sebelum program dijalankan, pemerintah akan terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta memastikan lokasi yang dipilih tidak menimbulkan persoalan sosial maupun lingkungan.

“Pemerintah tentu akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mencari lokasi yang benar-benar tepat sebelum program ini dilaksanakan,” tutup Paino.

Penulis: Jamal Y.Bwariat